- Sekjen PDIP
VIVA – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menganggap wajar keputusan Presiden Joko Widodo terkait gaji pejabat fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal itu menyikapi kontroversi gaji yang dianggap terlalu fantastis oleh publik.
Cak Imin mengaku Peraturan Presiden nomot 42 tahun 2018 tersebut tak perlu dipersoalkan berlarut-larut. Ia percaya bahwa Presiden telah memutuskan dengan pertimbangan yang matang.
"Ya pasti ada pro kontranya, bagi saya, saya percaya pada Presiden saja," kata Cak Imin usai konsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa di Semarang, Senin malam, 28 Mei 2018.
Keputusan gaji itu, menurut dia, telah dipikirkan dengan melihat sisi ketokohan seluruh pejabat di dalamnya. Perhitungannya pun telah ditentukan secara matang oleh negara dengan berbagai pertimbangan. Ia berharap kontroversi keputusan itu tak perlu diperpanjang. Ia mengajak masyarakat percaya dengan keputusan tersebut.
"Presiden pasti punya perhitungan sendiri, ketokohan, kefiguran dan prestasi fundamentalnya. Presiden pasti tak gegabah," ujar dia.
Perpres 42 tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 itu menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Besaran gaji yang diterima Megawati sendiri senilai Rp112.548.000. Sementara anggota dewan pengarah BPIP sebesar Rp100.811.000.
Pro kontra pun muncul salah satunya dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politikus Gerindra itu menilai tak pantas pejabat lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip perusahaan BUMN. Ia pun menyindir langkah pemeritah yang justu mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk sebuah lembaga ad hoc seperti BPIP di tengah keprihatinan perekonomian nasional saat ini.
Kekuasaan adalah Perimbangan Kekuatan yang Stabil
Presiden RI ke-5 itu berharap kepada para pihak tersebut untuk berhenti melakukannya.
