Putra Megawati Minta Kader PDIP Jaga Hubungan dengan Media

Kantor Radar Bogor
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhammad AR

VIVA – Seluruh kader PDI Perjuangan diminta tidak reaksioner atas berbagai pemberitaan yang menyinggung partai, khususnya terkait Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Datangi DPP PDIP, Pentolan Barisan Celeng Siap Jelaskan Dukung Ganjar

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) PDI Perjuangan, Muhammad Prananda Prabowo, dalam surat terbukanya yang diterima, Sabtu, 2 Juni 2018.

Dalam surat terbukanya, Prananda menyampaikan pesan dari Megawati. "Kepada kader PDI Perjuangan di seluruh Tanah Air, untuk tidak reaksioner. 'Tenang saja' kata Ibu Megawati," ujar Prananda.

Isi Surat Megawati Minta Kader Rapat Barisan Usai Bendera PDIP Dibakar

Surat terbuka ini disampaikan dalam menyikapi polemik belakangan ini terkait pemberitaan gaji Megawati selaku ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai fantastis.

Sebelumnya, massa PDIP di Bogor menggeruduk kantor redaksi harian Radar Bogor. Dalam aksinya, mereka melakukan perusakan dan pemukulan.

Instruksi Megawati Kader PDIP Rapatkan Barisan Pascapembakaran Bendera

Aksi mereka dipicu pemberitaan harian Radar Bogor soal gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta' pada 30 Mei 2018 dengan gambar Megawati Soekarnoputri.

Terkait hal tersebut, putra Megawati itu pun meminta seluruh kader PDIP agar menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila. 

"Karena itu, hubungan baik dan silaturahmi dengan media massa harus dikedepankan. Jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, maka kewajiban bagi seluruh kader adalah menyampaikan kepada media argumentasi yang berbasis pada data dan fakta, melalui cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Prananda pun meminta kepada seluruh kader PDIP untuk tetap memegang teguh ajaran Bung Karno, yakni Pancasila yang dilahirkan pada 1 Juni 1945.

"Selalu memilih jalan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian persoalan, jadilah banteng penjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Baca juga: Pemred Radar Bogor: Masalah dengan PDIP Sudah Selesai

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya