- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Partai Demokrat tak masuk rekomendasi Persaudaraan Alumni 212, untuk masuk dalam Koalisi Umat.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, bila diajak masuk koalisi, pihaknya belum tentu bersedia bergabung.
"Menyangkut koalisi keumatan, Demokrat tak tertarik masuk ke sana. Diajak pun belum tentu Demokrat mau masuk ke sana. Belum tentu, ya artinya belum kita putuskan. Tetapi, diajak pun kita belum tentu ke sana," kata Syarief saat dihubungi, Jumat 8 Juni 2018.
Terkait alasan PA 212 tak merekomendasikan Partai Demokrat, karena rezim Susilo Bambang Yudhoyono pernah mempidanakan Habib Rizieq Shihab, ia menepisnya. Menurut Syarief, selama menjadi Presiden, SBY tak pernah turut campur masalah hukum.
"Semuanya itu, betul-betul sesuai dengan hukum. Jadi, yang jelas pada zaman SBY semua hukum berlaku buat siapapun. Tak pandang bulu. Tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Semuanya, siapapun silakan, tetapi dengan bukti-bukti valid dan transparan," lanjut Syarief.
Bagi Syarief, masalah rekomendasi masuk Koalisi Umat adalah urusan PA 212. Terkait sikap politik Partai Demokrat yang tak sejalan dengan PA 212, Syarief juga tak mau ambil pusing.
"Kami dulu memerintah, betul-betul penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tak ada yang terkecuali. Menterinya saja juga masuk kan, bahkan besannya Pak SBY juga kena jaring kan," kata Syarief.
Kemudian, ia menegaskan, berkoalisi tentunya harus menyamakan visi dan misi. Lalu, ia mengingatkan berkoalisi juga harus saling menghargai dan saling percaya.
"Yang penting sama, enggak kita punya visi misi. Sama enggak, dengan program-programnya untuk rakyat. Karena Demokrat kan sudah pengalaman. Program-programnya kan sudah terbukti," kata Syarief.
Sebelumnya, Tokoh Persaudaraan Alumni (PA) 212, Muhammad Rizieq Shihab mendorong terbentuknya Koalisi Umat yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Tak ada Partai Demokrat dalam koalisi tersebut.
Juru Bicara PA 212, Novel Chaidar Bamukmin mengatakan, empat partai yang diinginkan Rizieq menyesuaikan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional, pekan lalu. Menurut dia, empat parpol ini sudah sesuai dengan aspirasi anggota 212 dan saran ulama.
Untuk empat partai ini, kami memang sudah pertimbangkan. Kami satu misi. Kalau Gerindra sudah lama dari Pilpres 2014," kata Novel, saat dihubungi VIVA, Senin 4 Juni 2018.
Dia menjelaskan, tak ada Partai Demokrat dalam usulan Koalisi Umat, karena partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai beberapakali berseberangan. Contohnya, terkait sikap dalam persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas.
"Memang, sering berseberangan dengan kita. Ketika pembubaran ormas, perjuangan Perppu Ormas, mereka enggak di belakang bersama kita," sebut Novel.
Baca: Rizieq Dorong Koalisi Deklarasi Gerindra, PAN, PKS, dan PBB
Kemudian, ia mengingatkan lagi ketika era SBY menjadi Presiden pernah mempidanakan Rizieq Shihab. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu pernah ditangkap dan ditahan, karena rusuh pada 1 Juni 2008.
Rizieq dianggap bertanggungjawab atas aksi massa FPI kepada puluhan anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragam dan Berkeyakinan (AKKBB).
"Zaman SBY 10 tahun, menunjukkan bukan bagian dari kita. Catatan, era SBY memenjarakan Habib Rizieq. Demokrat belum bisa maksimal membela bersama umat Islam. Di Rakornas kemarin, enggak ada satu pun aspirasi sebut nama SBY, AHY, dan Demokrat ," ujarnya. (asp)
