VIVA – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menila,i mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, menunjukkan perlu adanya evaluasi. Dia pun mengapresiasi langkah Yudi.
"Kita kan semangat ini, untuk melakukan reformasi birokrasi. Kemudian, badan-badan yang dianggap tidak perlu, bisa dilakukan oleh badan lain, tidak perlu membuat badan-badan baru. Apalagi, ini terkait Pancasila," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat 8 Mei 2018.
Menurut dia, soal Pancasila memang jangan hanya satu tafsir. Kemudian, Pancasila jangan dijadikan alat politik untuk mengintepretasikan sebuah kejadian Pancasila atau tidak Pancasila.
"Nanti, akan terulang lagi sejarah masa lalu. Jadi, BPIP pun perlu dievaluasi. Pancasila ini sudah menjadi dasar, pandangan kita, saya kira di MPR sudah ada program terkait empat pilar ini," lanjut Fadli.
Kemudian, ia menilai, seharusnya anggota DPR yang mewakili rakyat yang melakukan sosialisasi Pancasila. Sehingga, sifatnya memang harus bottom up, bukan top down.
"Jadi, Pancasila ini top down terjadi kesalahan. Kalau di atasnya salah, bawahnya juga salah. Jadi, keberadaan BPIP perlu dievaluasilah, saudara Yudi Latif bagus, fair itu tindakan yang Pancasilais menurut saya mengundurkan diri dari BPIP," kata Fadli.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPIP Yudi Latif, mengundurkan dirinya dari jabatannya, Kamis 7 Juni 2018. Ihwal pengunduran diri Yudi, melalui akun Facebooknya. Belum diketahui, alasan mundurnya Yudi Latif dari BPIP.
Pihak Istana menekankan Yudi Latif resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Pelaksana BPIP dengan surat tertanggal 7 Juni 2018. Namun, baru diterima Presiden Joko Widodo pada Jumat pagi, 8 Juni 2018.
Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto mengatakan, salah satu yang menjadi alasan Yudi mundur adalah faktor keluarga.
"Termasuk, urusan keluarga yang membutuhkan perhatian besar dari Pak Yudi Latif," kata Johan.
