- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Partai Golkar era pimpinan Airlangga Hartarto melakukan terobosan dengan membentuk majelis etik. Pembentukan majelis etik ini sebagai upaya untuk mendukung jargon 'Golkar Bersih'. Namun, dua bulan berjalan pasca dibentuk, majelis etik dinilai masih belum 'bergigi' alias tak berperan.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, majelis etik jangan hanya jadi pemanis tanpa ada pergerakan konkret. Menurutnya, Golkar harus bisa membuktikan jargon 'Golkar Bersih'.
"Majelis etik ini jangan sampai hanya jadi pemanis. Tapi harus bergigi, punya peranan. Ini penting untuk mengangkat citra partai bersaing di Pemilu 2019 karena isu partai bersih, ya bagus, disukai," kata Adi saat dihubungi VIVA, Rabu, 13 Juni 2018.
Adi menilai, pembentukan majelis etik sebagai inisiatif yang bagus. Tak bisa dipungkiri, elektabilitas Golkar sempat jeblok karena kasus korupsi yang menjerat eks ketua umum Setya Novanto dan sejumlah kader lain.
"Tren Golkar yang coba bangkit harus dipraktikkan secara konsisten biar publik bisa melihat," ujar Adi.
Dia menyoroti, bila Golkar serius dengan majelis etik maka setidaknya bisa membuat kader tak macam-macam dengan kasus hukum. Hal ini merujuk aturan kode etik bahwa kader yang diduga terlibat kasus hukum seperti korupsi bisa segera ditindak dengan sanksi sebelum adanya putusan hukum tetap atau inkrah. Sanksi majelis etik tergantung yang akan diatur ini tergantung dari kategori ringan hingga berat.
"Golkar harus bisa buktikan jargon ingin bersih dari wabah korupsi. Majelis etik ini bisa bantu. Kader bisa pikir-pikir kalau mau macam-macam karena sanksi sudah disiapkan," sebut Adi.
Foto: Ketua Majelis Etik Golkar Muhammad Hatta.
Baca: Demi Golkar Bersih, Ini Peran Majelis Etik Era Airlangga
Majelis etik era Golkar pimpinan Airlangga Hartarto ini dianggap hal positif. Majelis etik ini punya kewenangan strategis untuk kepentingan partai. Majelis etik antara lain bisa menyusun aturan kode etik partai, melakukan monitoring pelaksanaan kode etik, melakukan sidang untuk memeriksa kader yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Selain itu, majelis etik akan mengatur rekrutmen calon legislatif Golkar agar lebih selektif dan mumpuni. Rekrutmen akan dilakukan sesuai dengan aturan main partai.
Adapun susunan pengurus majelis etik diisi sejumlah figur yang sudah dikenal publik. Ada dua mantan menteri yang masuk susunan majelis etik Golkar seperti mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda. Andi Mattalatta adalah salah seorang politikus senior Golkar. Sementara itu, ketua Majelis Etik Golkar dijabat politikus Golkar Muhammad Hatta.
Berikut susunan Majelis Etik Golkar
Ketua : Muhammad Hatta
Wakil Ketua : Andi Mattalatta
Sekretaris : Rully Chairul Azwar
Anggota : Djasri Marin, Hassan Wirajuda, Ibrahim Ambong, Farida Syamsi Chadaria, Edwin Kawilarang, Tyas Indayah Iskansar.
