- REUTERS/Willy Kurniawan
VIVA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengindikasi adanya praktik politik uang terjadi di beberapa kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada. Salah satu Kabupaten yang terindikasi adanya dugaan politik uang yakni Kabupaten Temanggung.
Ketua Panwaslu Kabupaten Temanggung Sam Fery Baehaki mengatakan, dari bukti yang diserahkan pihak Panwaslu, ada beberapa amplop yang diduga berisi uang. Namun, ia tidak bisa menyebutkan berapa nominal uang tersebut.
"Iya. kami dari masyarakat orang yang melaporkan itu ada yang sudah membawa barang bukti berupa amplop. Tapi kami belum berani buka karena bisa melampaui kewenangan," kata Sam di kantor Panwaslu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis 28 Juni 2018.
Ia pun menjelaskan, laporan masyarakat kepada Panwaslu terjadi pada tanggal 26 Juni malam. Namun, ia tidak memastikan kapan masyarakat mendapatkan amplop berisi uang tersebut.
"Sebelum hari H. Belum tentu serangan fajar. Laporannya masuk tanggal 26 malam. Tapi dikasihnya tidak tahu kapan," ujarnya.
Dengan adanya temuan tersebut, pihak Panwaslu akan mendalami dan melakukan penyelidikan di Tim Sentra Gakkumdu. Jika nantinya hasil kajian adanya pelanggaran administrasi maka akan ditindak lanjuti di KPU. Sedangkan jika ada pelanggaran kode etik ada di KPP.
Pihaknya kata Sam, memiliki waktu lima hari untuk memeriksa saksi dan pelapor guna mengklarifikasi atas temuan tersebut. Jika nantinya terbukti adanya politik uang maka bisa dijerat dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota pasal 187 huruf a.
"Kalau misalnya nanti hasil kajian ada unsur pidana kami lanjutkan ke pihak kepolisian dan Gakkumdu," ucapnya.
Ketika ditanya apakah pihak timses salah satu paslon yang melakukan praktek politik uang, ia belum berani menyebut sebelum adanya hasil penyelidikan.
"Saya enggak tahu juga. Tidak bisa bilang gitu," ujarnya.
