VIVA – Kinerja sektor pertanian dan pangan yang dilakukan pemerintah saat ini dirasa belum membuat perubahan berarti dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Persoalan data mulai dari serap informasi lapangan maupun serap data melalui teknologi satelit masih belum membuat segala keputusan perbaikan sektor pertanian dan pangan termasuk pengelolaan hutan dan perikanan terwujud. Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam rilisnya.
“Negara ini banyak sekali menghadapi anomali kebijakan yang dibuat pemerintah. Dampak anomali kebijakan ini mendominasi sektor pertanian, pangan dan perikanan. Tindakan pemerintah kerap kali mengecewakan masyarakat terutama kebijakan pangan seperti impor maupun distribusi tata niaga hingga subsidi mulai on farm maupun off farm,” ungkap Akmal, Senin 02 Juli 2018.
Ia juga menyampaikan, pada kebijakan impor beberapa produk pangan dan perikanan, time line dilakukan tidak matang. Sebagai dampaknya, ketika menghadapi masa panen, barang dari luar negeri secara bersamaan hadir juga di negara ini. Keadaan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat menuduh pemerintah melakukan kebijakan impor diam-diam.
“Empat tahun kinerja pemerintah sering membuat kecewa masyarakat dan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Bahkan berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog hingga BPS, tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya,” tandas Politisi Fraksi PKS itu.
Dikatakannya, waktu pemerintahan periode ini hanya tinggal 1 tahun lagi. Ini bukan waktu yang lama, sehingga pemerintah tidak akan berlama-lama untuk dapat membuktikan perbaikan sektor pertanian, pangan dan perikanan.
“Saya sangat menekankan agar pemerintah senantiasa menghindari impor pangan. Saya tidak anti impor. Tapi impor pangan ini saya sangat yakin dapat dikendalikan bila pemerintah tidak ada interest mendapat untung sesaat,” ujar Akmal.
Banyak masyarakat tidak waspada pada kebijakan impor. Harus banyak narasumber dan media yang mengawasi kinerja pemerintah terkait kebijakan impor ini agar jalannya pemerintahan menjadi baik dari waktu ke waktu. Saat ini, kontrol terkuat pemerintah adalah media yang akan diteruskan ke sosial media, sambungnya.
“Saya berharap pemerintah dalam satu tahun terakhir ini, dalam menjalankan kebijakan pertanian dan pangan tidak terpengaruh pada situasi demokrasi pergantian kepemimpinan nasional. Ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia,” pungkasnya. (dpr.go.id)
