VIVA – Komisi X DPR RI apresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan wisata halal di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI SB Wiryanti Sukamdani.
“Komisi X merasa sangat terkesan dengan perkembangan dan kemajuan pariwisata di NTB, khususnya di Pulau Lombok yang memiliki destinasi-destinasi wisata yang terkenal sangat indah baik pantainya, lembah, gunung, adat dan budaya serta kuliner,” kata Wiryanti dalam sambutannya saat pertemuan dengan Sekda Pemprov NTB dan Kepala Dinas Pariwisata NTB di Kantor Dinas Pariwisata Lombok, NTB, Jumat 29 Juni 2018.
Sebagaimana diketahui, sambung Yanti sapaan akrab Wiryanti, saat ini NTB khususnya Pulau Lombok sedang mengembangkan konsep wisata halal, yang berfokus pada peningkatan pelayanan kepada seluruh wisatawan yang datang tanpa mengenal zonasi.
“Selain itu NTB merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pariwisata halal yang tertuang dalam Perda No 2/2016, yang disahkan pada 21 Juni 2016,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Perda ini, menurut Yanti sangat membantu dalam legitimasi hukum terkait wisata halal, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan khususnya dalam bidang akomodasi dengan menyediakan kebutuhan wisatawan terkait peribadatan selama berkunjung ke Lombok hingga sajian kuliner halal yang telah tersertifikasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Moh. Faozal menyatakan program pariwisata merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi NTB di era kepemimpinan Gubernur TGH M Zaenul Majdi.
“Perkembangan pariwisata yang terjadi saat ini merupakan sinergitas dari para pemangku kepentingan bersama pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa,” papar Faozal.
Ia menyampaikan, bahwa apa yang dilihat saat ini adalah hasil sinergi dari para pemangku kepentingan pariwisata di NTB bersama pemerintah daerah. Dapat dilihat juga dengan semakin banyaknya properti hotel yang hadir baik di kawasan Senggigi maupun Gili di Kabupaten Lombok Utara.
“Selain itu, infrastruktur sebagai pendukung yang dibutuhkan seperti akses jalan ke destinasi yang ada juga sudah sangat memadai, sehingga akan memudahkan akses wisatawan menuju ke destinasi tersebut,” terangnya.
Terkait wisata halal, sambungnya, kita patut bersyukur. Sejak dijadikan branding wisata halal di NTB, ia menginformasikan NTB telah berhasil memperoleh penghargaan, baik nasional bahkan internasional. Antara lain pada 2016 mendapatkan penghargaan World’s Best Halal Tourism Destinatin, World’s Best Halal Honeymoon Destination, dan Wonderful Lombok Sumbawa (Website Travel Ramah Wisatawan Muslim Terbaik). Sementara pada tahun 2015, meraih penghargaan international sebagai The Best Halal Destination dan The Best Halal Honey Destination.
Sementara itu dalam sambutannya, Sekda NTB H. Rosyadi Sayuti menyampaikan keberhasilan Pemprov NTB dalam mengembangkan sektor pariwisata, adalah kerja kolektif atau sinergitas dari seluruh pemangku kebijakan di NTB dan para pelaku usaha wisata, termasuk para pengusahanya. Termasuk dukungan yang tidak berhenti yang dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.
“Berbagai destinasi wisata yang ada di NTB telah dikunjungi oleh ratusan ribu wisatawan mancanegara dan ratusan ribu wisatawan nusantara. Dengan kerja keras dan cerdas yang kita lakukan. Ke depan kita harapkan jumlah wisatawan berkunjung yang oleh Kemenpar ditargetkan sebanyak 4 juta wisatawan, akan terwujud,” harap Rosyadi.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pariwisata yang diwakili Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman menyerahkan Sertifikat Bantuan Pengembangan Pariwisata sebesar Rp227,4 miliar. Bantuan ini diharapkan mampu mengembangkan SDM Pariwisata NTB.
Setelah pertemuan dengan Sekda dan Kadis Pariwisata, Tim Komisi X mengunjungi Masjid Hubbul Wathan Islamic Center untuk sholat Jum’at, kemudian ke Desa Sade dan kunjungan berakhir di Kuta Beach Park the Mandalika.
Turut serta dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi X antara lain Hj. Popong Otje Djundjunan, Dwita Ria Gunadi, Venna Melinda, Hj. Lathifah Shohib, H. Mustafa Kamal, Hj. Ratieh Sanggarwaty, Dadang Rusdiana, dan Hj Yayuk Sri Rahayuningsih. (dpr.go.id)
