VIVA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mempertanyakan regulasi soal kapal terkait sejumlah kapal yang tenggelam. Ia meminta pemerintah menangani transportasi laut dan air.
"Karena pemerintah sejak awal gembar-gembor poros maritim, tol laut. Tapi yang diurus tol darat. Itu pun tol darat sangat mahal biaya orang masuk," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.
Ia menegaskan, mestinya transportasi air dan laut dibenahi termasuk audit kapal berlayar penumpang atau milik siapapun.
"Tidak bisa kita bermain-main dengan nyawa orang lain. Kalau itu terjadi akan banyak korban dan kita tidak berdaya. Jadi ini wilayah domain pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan," katanya menambahkan.
Sebelumnya, kapal ferry Lestari Maju yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, kandas, Selasa, 3 Juli 2018. Kapal membawa 139 orang penumpang sesuai dalam manifes. Kapal tersebut juga membawa 14 mobil pribadi, 6 unit bus atau truk, 8 unit motor. (mus)
Dinamika Geopolitik Terus Berkembang, RI Mesti Dorong Gagasan Poros Maritim Dunia
Rivalitas antar negara adidaya yang tak mereda berimbas terhadap instabilitas global. Kondisi itu jadi kekhawatiran menghambat global.
