VIVA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, maraknya keberadaan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) fiktif yang terjadi di sejumlah daerah untuk keperluan mendaftar sekolah, harus dicermati secara serius oleh pemerintah, pihak sekolah dan aparat penegak hukum.
“Keberadaan SKTM fiktif ini telah melibatkan pihak orang tua, calon peserta anak didik serta pihak aparat pemerintah yang mengeluarkan surat tersebut. Penggunaan mekanisme jalur hukum patut dipertimbangkan, mengingat masifnya praktik pembuatan SKTM fiktif ini. Jelas praktik ini melanggar etika, norma dan hukum yang berlaku,” ucap Reni dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Senin (09/7/2018).
Politisi PPP itu meminta agar pemerintah dan lembaga pengelola pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, membuat suatu sistem yang memungkinkan agar tidak ada lagi praktik penggunaan SKTM fiktif. Misalnya, dibuatkan aturan bagi siapa saja yang sengaja membuat SKTM fiktif, maka calon peserta didik atau calon mahasiswa akan dianulir hasil test-nya atau seleksi masuk di sekolah atau perguruan tinggi tersebut.
“Praktik pembuatan SKTM fiktif ini telah merusak mental dan nalar para calon peserta didik. Praktik ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan, tidak ada lagi praktik pembuatan SKTM fiktif yang jelas merugikan yang lainnya,” tandasnya.
Reni menyatakan bahwa DPR akan mempertanyakan secara khusus atas praktik SKTM fiktif ini kepada pemerintah dengan harapan celah atas praktik tersebut dapat ditutup di waktu-waktu mendatang.
“Di samping itu, DPR juga akan mendorong pemerintah agar membuat sistem yang kukuh agar persoalan tersebut tidak muncul kembali,” pungkas politisi dapil Jawa Barat itu. (dep/sf)
Aparat Gabungan Bersiaga di KPU dan DPR Jelang Penetapan Hasil Pemilu
Ribuan personel dikerahkan untuk mengawal jalannya rekapitulasi suara tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hari ini Rabu, 20 Maret
