- VIVA/Ikhwan Yanuar
VIVA – Joko Widodo mengklaim sudah mengantongi nama calon wakil presiden yang bakal mendampinginya di Pilpres 2019. Kabar itu semakin santer setelah adanya pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo pada Minggu, 8 Juli 2018 di Istana Batu Tulis, Bogor.
Menanggapi hal itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi, menyatakan, PDI Perjuangan sedang memainkan strategi kunci dengan jurus tidak mengumumkan calon pendamping Jokowi di awal.
Menurutnya, PDI Perjuangan baru akan mengumumkan calon wakil presiden di detik-detik akhir atau last minute jelang pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 10 Agustus 2018.
"PDIP mainkan strategi di last minute, ini politik saling kunci," kata Pangi Syarwi usai menghadiri “Workshop Kaderisasi Kepala Daerah PDI Perjuangan” di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin 9 Juli 2018.
Ia mengatakan, pertimbangan PDI Perjuangan tidak mengumumkan cawapres Jokowi sedini mungkin agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari partai politik pendukung Jokowi lainnya.
"Karena kalau diumumkan sekarang nanti dikhawatirkan pecah koalisi. Injury time paling tepat untuk menjaga koalisi, tujuannya di last minute adalah agar tidak ada lagi diskusi dan kompromi. Ini persis di DKI, kalau ada nama dari awal nanti ada yang menjahili koalisi," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah anggapan bahwa saat ini partainya tengah mengunci partai koalisi pendukung Jokowi.
Menurutnya, seluruh partai koalisi pendukung pemerintah hari ini terbangun karena kesamaan visi atau pandangan dalam membangun Indonesia ke depan. Bukan karena berdasarkan posisi politik semata. Begitu juga halnya dengan pengumuman cawapres Jokowi.
Ia menjelaskan, Jokowi sudah pasti menyampaikan nama cawapres yang saat ini sudah dikantonginya kepada pimpinan partai politik pendukung pemerintah.
Hal yang sama juga akan dilakukan oleh PDI Perjuangan selaku partai pengusung Jokowi pada periode mendatang. Ia menolak keras istilah saling kunci antarpartai pendukung Jokowi tersebut.
"Koalisi harus dibangun karena kesadaran, bukan karena saling mengunci," kata Hasto.
