VIVA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan penambahan anggaran 2019 pada kementerian dan lembaga harus juga diimbangi dengan peningkatan kinerja.
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang), Komisi VI DPR RI menyetujui penambahan anggaran sesuai dengan jumlah yang diusulkan kementerian dan lembaga tersebut.
“Telah disampaikan dalam rapat, semua mitra kerja yang meminta tambahan anggaran, baik itu Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BKPM serta BPKS Sabang, memang menurut kami anggarannya harus segera ditambah untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga tersebut,” kata Dito usai Rapat Kerja Komisi VI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 9 Juli 2018.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi VI DPR RI sudah mendapat penjelasan dan memahami mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian dan lembaga. Untuk itu, pihaknya menerima usulan dari kementerian dan lembaga tersebut sesuai dengan usulan masing-masing.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena mengatakan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BKPM, dan BPKS Sabang telah menyampaikan pagu indikatif masing-masing.
Idris menambahkan, pagu indikatif ini baru bersifat asumtif, karena disusun berdasarkan pembicaraan pendahuluan dan masih bisa berubah dua kali di pagu sementara dan di pagu definitif nanti.
“Usulan tambahan itu sebetulnya sudah kita bahas dalam konsinyering, termasuk juga dalam bahasan RDP dan lain sebagainya,” imbuh politisi Partai Golkar ini.
Komisi VI DPR RI menyetujui penambahan anggaran tahun 2019 Kementerian Perindustrian sebesar Rp2,577 triliun, Kementerian Perdagangan sebesar Rp814 miliar, BKPM sebesar Rp200 miliar serta BPKS Sabang sebesar Rp266 miliar. (dpr.go.id)
