- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menanggapi rencana deklarasi calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al Jihad menyatakan bahwa secara institusi HMI tidak terlibat dalam politik praktis.
"Apabila ingin mendukung calon presiden di tahun 2019, ya silakan. Tetapi, jangan mengatasnamakan HMI. Apalagi, dengan menyebut jumlah kader HMI sebanyak 500 ribu yang akan memilih Anies Baswedan, itu namanya klaim," ujar Saddam melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.
Ia juga mengklarifikasi terkait pesan yang beredar di media sosial dan grup whats up alumni. Bahwa itu adalah sikap politik individu KAHMI.
"Undangan yang beredar di pesan whats up alumni dan grup kader merupakan suatu bentuk pengkalaiman sepihak oleh oknum KAHMI. Sebab, HMI secara institusi tidak akan terlibat dalam agenda deklarasi. Justru pesan tersebut telah menciptakan kegaduhan di internal HMI," tegas pria asal Lampung ini.
Saddam menambahkan, anggota HMI secara individu maupun organisasi memiliki pedoman khusus tentang pola dan tindak tanduk kadernya yang termaktub dalam tafsir independensi etis dan organisatoris.
"Jika ada pengurus KAHMI mengajak anggota HMI untuk deklarasi mendukung Anis Baswedan, itu artinya yang bersangkutan tidak memahami makna independensi etis dan organisatoris. Bisa dipastikan oknum tersebut tidak tuntas ber-HMI," katanya.
Berikut, isi pesan klarifikasi Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad terkait rencana deklarasi Anis Baswedan sebagai capres oleh KAHMI:
Kepada Yth
Presidium Majelis Nasional KAHMI
Di Jakarta
Assalamualaikum Wr.Wb.
Setelah saya memperhatikan dengan seksama, atas rencana deklarasi yang akan dilakukan oleh KAHMI pada tanggal 12 Juli 2018 di Jakarta. Sekiranya penting untuk saya memberikan poin-poin klarifikasi, demi menyelamatkan nama baik dan citra organisasi HMI, yang tercatut dalam pesan yang beredar.
Kakanda dan Ayunda yang saya cintai, kita tentu sepakat, bahwa HMI adalah aset umat dan bangsa yang memiliki tradisi intelektual yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip idealisme. Oleh karena itu, segala bentuk sikap pragmatisme tidak dapat dibenarkan di HMI, apalagi persoalan perebutan kekuasaan politik.
Saya selaku Ketua Umum PB HMI berharap kepada seluruh pengurus Majelis Nasional KAHMI, agar tidak menggunakan simbol serta nama organisasi HMI untuk dukung-mendukung calon Presiden.
1. PB HMI menolak segala bentuk klaim politik yang dapat merugikan dan merusak marwah organisasi HMI.
2. Dengan membahasakan anggota HMI, KAHMI berpotensi akan menyeret nama organisasi ini ke arah politik praktis. Padahal, HMI bersifat Independen dan bebas dari kepentingan kekuasaan.
3. PB HMI menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga marwah independensi etis dan organisatoris, sebagai wujud pertanggungjawaban sosial HMI terhadap umat dan bangsa.
4. Dalam pendefinisian tersebut, telah terjadi generalisir dan tafsir yang sesat. Karena secara politik HMI bersifat bebas dan mandiri, artinya pendefinisian Keluarga Besar HMI yang diklaim oleh KAHMI cukup melukai independensi etis dan organisatoris HMI.
5. PB HMI perlu memyampaikan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam tidak ada keterhubungan Politik manapun dalam konteks praktis dengan kandidat tertentu.
6. Semestinya KAHMI melakukan agenda pembinaan yang bersifat akademis dan edukatif pada setiap anggota HMI, bukan kemudian membuat agenda politik yang bersifat pragmatis.
Terimakasih.
Hormat saya;
R. Saddam Al-Jihad
Ketua Umum PB HMI 2018-2020
Anies Baswedan Direstui Maju Pilkada Jakarta, Cak Imin: PKB Belum Membahas
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partainya sampai dengan saat ini masih belum membahas soal Pilkada Serentak 2024. Belakangan nama Anies kembali mencuat
