- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menyindir adanya penyelenggara pemilu yang menyeberang menjadi pengurus partai.
Saat menerima kedatangan jajaran petinggi Bawaslu, Hasto mengutarakan hal itu perlu diawasi agar tidak timbul kecurigaan adanya keberpihakan pada partai tertentu. Ia menilai, penyelenggara pemilu seperti KPU harus netral dari pelbagai kepentingan.
"Agar penyelenggara pemilu tidak boleh berpolitik, tidak boleh berpihak. Kemudian dapat iming-iming bisa memenangkan partai tertentu nanti ikut berpindah menjadi pengurus teras," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.
Hasto menegaskan, gelaran pemilu serentak yang akan dihelat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden harus bebas dari praktik politik uang. Setiap orang harus dijamin hak konstitusinya, dalam memilih dan dipilih.
Ia meminta kepada Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat mengawal pesta demokrasi lima tahunan itu agar menghadirkan pemimpin yang berintegritas. "Jangan satu pihak mana pun melakukan manipulasi. Semua warga negara benar-benar dilindungi hak konstitusionalnya," kata dia.
Di sisi lain, Hasto pun mengingatkan, kepada seluruh kadernya agar mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia juga meminta, supaya pada Pileg dan Pilpres nanti tidak ada alat negara digunakan kampanye. Sehingga kontestasi diharapkan murni adu gagasan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh peserta yang akan bertarung.
"Kami taat asas pada aturan main. Itu lah komitmen terus disampaikan Ibu Ketua Umum," kata dia. (mus)
Mahfud MD: Keputusan Sudah Ada, Negara Harus Terus Jalan
Sudah tidak perlu ada perdebatan tentang Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
