Fahri Hamzah: Ibu Susi Bikin Nelayan Sengsara

Politikus PKS Fahri Hamzah
Sumber :

VIVA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah perang mulut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Twitter. Tanpa basa-basi, Fahri pun membeberkan sejumlah kesalahan Susi.

Sindir PKS, Fahri Hamzah: Pradi itu Korban Terakhir

Fahri memulai serangannya dari cerita seorang nelayan muda bernama Rusdianto. Sebagai orang Sumbawa yang tinggal di pesisir, baik Rusdi dan Fahri tahu keadaan nelayan.

Rusdianto mengkritik Susi yang merugikan. Tapi dia lalu menjadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik.

Balas Sindiran Petinggi PKS, Fahri Minta Salim Segaf Cs Instropeksi

"Itu tidak baik. Dia nelayan," kata Fahri lewat akun Twitternya, @Fahrihamzah, Kamis, 12 Juli 2018.

10 November Fahri Hamzah Deklarasi Partai Gelora

Fahri mengatakan saat ini kehidupan nelayan tambah susah, hidup makin sengsara. Melaut lebih susah dan mereka menangis.

"Lalu dengan segenap popularitas itu ibu berjuang untuk siapa? Rusdi bukan siapa-siapa bu, dia nelayan kecil," kata Fahri lagi.

Tapi, lanjut Fahri, gebrakan Susi itu kemudian bikin heboh. Banyak orang terkesima terlebih dengan jargon "Tenggelamkan!".

Bagi Fahri, jargon itu sempurna untuk memenuhi hasrat mengukur kinerja dengan kebijakan hancurkan, habisi, tangkap, atau bakar. Dan di sini, Susi mereguk pujian termasuk oleh Presiden Jokowi yang gembira menyaksikan itu dengan kasat mata.

"Pertama, kesalahan ibu adalah bikin nelayan sengsara. Padahal tugas ibu nomor 1 di posisi itu bukan yang lainnya tetapi bikin nelayan hidup bahagia. Ibu boleh punya alasan konservasi, dan lain-lain sampai ibu dipuji dunia. Seperti sudah ibu nikmati. Hebatlah," kata Fahri.

"Tetapi ibu perlu tahu. Karena kaum kapitalis global maunya kita membersihkan laut kita dengan membatasi rakyat kita sendiri setelah mereka kotori laut kita berabad-abad. Mereka tidak peduli rakyat nelayan tambah miskin. Kemiskinan hanya statistik!" lanjut dia.

Fahri mengingatkan tugas Susi bukan menegakkan hukum. Dia mengaku sudah baca undang-undang yang sekarang mau diubah Susi.

"Memang enggak ada dan tidak boleh. Konsep poros maritim itu bukan menyulap menteri kelautan menjadi penegak hukum. Kenapa ibu mengambil pekerjaan polisi dan tentara?" tutur Fahri. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya