- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Beredar surat permohonan pengujian penjelasan Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Surat itu diajukan ke MK dengan nomor perkara 60/PUU-XVI/2018. Kuasa hukum diberikan kepada Irmanputra Sidin, di mana JK sendiri yang memberi kuasa tersebut.
Gugatan Pasal 169 huruf n ini adalah terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. Diketahui terdapat poin perdebatan terutama frasa “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.
Atas gugatan itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak ingin terlalu menanggapi upaya JK. Namun sebagai mantan ketua umum partai, upaya JK mendapat apresiasi darinya.
"Kalau itu kan berproses di MK. Biarkan diserahkan ke hukum. Pak JK kan pernah jadi Ketum. Tentu kita menghargai Pak JK," jelas Airlangga di sela-sela memberikan arahan pada acara DPD Golkar DKI, di Redtop Hotel, Jakarta, Jumat 20 Juli 2018.
Partai Golkar, kata Airlangga, tidak bisa berbuat banyak atas upaya hukum JK tersebut mengingat hal itu berada di ranah hukum sehingga harus diproses independen.
"Kalau yang berproses secara hukum kan tidak boleh diintervensi. Jadi kita biarkan hukum itu bicara," kata Menteri Perindustrian itu.
Upaya menggugat Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 dinilai sebagai langkah JK untuk bisa maju sebagai Capres atau Cawapres.
Sementara Golkar dalam Rapimnas sudah memutuskan mengusung Joko Widodo sebagai Capres 2019-2024. Oleh karena itu pihaknya tetap berkomitmen pada putusan itu, walau JK mengambil langkah hukum lain.
Bahkan menurutnya, tidak akan berpengaruh dengan partai-partai koalisi yang sudah memutuskan mengusung Jokowi.
"Koalisi inikan sudah memutuskan untuk mendukung pak Presiden. Jadi kita fokusnya di sana saja," katanya.
