- Antara Foto/ Galih Pradipta.
VIVA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan juga para petinggi Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan urusan calon wakil presiden kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan berkompetisi pada Pemilu 2019 mendatang. Mereka membebaskan Prabowo untuk memilih siapa figur terbaik sebagai pendampingnya.
"Tadi disebutkan oleh Ustaz (Salim Segaf) bahwa untuk cawapres kami serahkan kepada capres. Tentu beliau akan menelaah semuanya," kata SBY usai pertemuan dengan petinggi PKS di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2018.
SBY berharap Prabowo juga tak hanya mendengarkan masukan dari hasil ijtima para ulama saja. Namun, mendengarkan rekomendasi dari semuanya sehingga dapat menghitung pasangan mana yang paling baik untuk memimpin negeri ini. Dan tentunya membuat koalisi ini tetap solid, bersatu dan berjuang dengan gigih ke depan.
"Saya yakin capres pada saatnya akan mengkomunikasikan kepada para pemimpin parpol koalisi. Nah, di situlah akan ditelaah, mudah-mudahan pilihan capres adalah pilihan yang paling tepat dan paling baik," katanya.
SBY mengungkapkan saat memilih Jusuf Kalla dan Boediono menjadi cawapres pada Pilpres 2004 dan 2009 lalu, nama-nama tersebut hasil dari kesepakatan koalisi partai politik saat itu.
"Waktu memilih Pak JK dan Pak Boediono juga seperti itu. Kami serahkan kepada parpol waktu itu, cocok bareng-bareng, kalau tidak cocok mungkin tidak bareng. Kami bikin mudah," ungkapnya.
SBY juga mengingatkan bila nanti Prabowo menang dalam Pemilu 2019 tidak langsung melakukan berbagai perubahan kebijakan secara sporadis. Ia meminta Prabowo bisa melanjutkan kebijakan yang sudah baik dan memperbaiki kebijakan yang kurang baik.
"Andaikata kami mendapatkan amanah, hal-hal baik dari Pak Jokowi pun kami lanjutkan, tetapi banyak hal yang belum baik atau bahkan tidak baik. Nah, di sinilah kami perbaiki. Saya kira itulah hakikat kesinambungan dalam pembangunan dan pemerintahan. Dengan demikian rakyat juga akan senang melihat pemimpin baru, pemerintahan baru juga menjalankan pemerintahan dengan memegang teguh etika dan moralitas politik," katanya.
Alarm Bahaya kalau PDIP Takluk dan Pemerintahan Prabowo Tanpa Oposisi, Kata Pengamat
Kalau PDIP takluk, berhasil dirangkul, dapat dipastikan pemerintahan Prabowo tanpa oposisi, tentu alarm bahaya untuk demokrasi, kata pendiri Haidar Alwi Institute.
