- Instagram Mardani Ali Sera
VIVA – Elite Gerindra geram dengan pernyataan pejabat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendukung gerakan #2019GantiPresiden dilarang di Jawa Barat.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono menilai, ada oknum pengurus MUI yang sudah bermain politik.
"Saya tidak mengatakan MUI sebagai lembaga sudah berpolitik. Tapi, oknum pengurusnya yang mungkin sudah masuk ranah main politik bawa #2019GantiPresiden," kata Arief kepada VIVA, Jumat, 3 Agustus 2018.
Dia menekankan dalam aturan UU, tak ada larangan untuk gerakan #2019GantiPresiden. Lembaga seperti MUI pun tak ada kaitan dengannya. Ia berharap, pejabat MUI mengarahkan lembaga penting tersebut agar tetap independen.
"Tidak ada urusannya dengan larangan yang dikeluarkan MUI Jabar," jelas Arief.
Baca: MUI Dukung Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden Dilarang di Jabar
Kemudian, kalau mau adil, MUI juga harus mengkritisi pertemuan-pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan para pendukungnya. Namun, hal ini terkesan ada perbedaan karena hanya gerakan #2019GantiPresiden yang disorot.
"Kenapa pejabat MUI tidak melarang pertemuan-pertemuan pendukung Jokowi, kan aneh. Harusnya dilarang juga. Jalan terus #2019GantiPresiden, enggak usah hiraukan oknum MUI," tutur Arief.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan dukungan terhadap MUI Jabar yang melarang deklarasi #2019GantiPresiden tak dilakukan di Tanah Pasundan. Larangan ini untuk mencegah konflik di tengah tensi politik saat ini.
Tak hanya Jabar, Zainut yang mewakili MUI Pusat berharap hal tersebut tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Mustofa: Neno Warisman Dipersekusi, Aksi #2019GantiPresiden Membesar
Tuding Pj Gubernur Jawa Barat Tidak Netral saat Pemilu 2024, Hakim MK: Tak Ada Saksinya
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), M Guntur Hamzah mengatakan bahwa terkait dengan dalil yang diajukan oleh kubu pasangan nomor 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Imi
