Dicap Banyak Mudarat, Gerakan #2019GantiPresiden Pantas Dilarang

Ilustrasi buku manual untuk relawan #2019GantiPresiden.
Sumber :
  • VIVA/Arrijal Rachman

VIVA – Larangan Majelis Ulama Indonesia soal gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Barat, dinilai sudah tepat. Elite Partai Nasdem yang juga Ketua DPW Jabar, Saan Mustofa mendukung penuh larangan MUI tersebut.

Rektor Pakuan: Klaim Menang Pilpres 2019 Agar Disikapi Hati-hati

Menurutnya, MUI mengeluarkan imbauan larangan itu, tentu sudah mememiliki antisipasi dini. Sebab, eksistensi #2019GantiPresiden di Jabar sudah semakin meningkat.

"Tentu, punya pertimbangan tidak serta merta mengeluarkan statement seperti itu kalau tidak hasil pertimbangan mudarat dan manfaat buat kondisi Jawa Barat. Mungkin, MUI mempertimbangkan bahwa acara itu banyak mudaratnya, ketimbang manfaatnya,” ujar Saan di Bandung, Minggu 5 Agustus 2018.

PKB Mengadu ke KPU Lamongan

Saan menjelaskan, tak bisa dipungkiri adanya apel tersebut dipastikan memicu gesekan konflik dengan pihak kontra.

“Akan memunculkan gesekan, kalau acara itu tetap dilakukan. MUI sudah memperhitungkan itu, karena itu semua pihak, tentu mendukung apa yang disampaikan MUI, termasuk NasDem mendukung,” ujarnya.

Duh, Kantor Jurdil2019.org Diintai Orang Tak Dikenal

Partai NasDem juga sepakat dengan sikap partai sesama pengusung Joko Widodo bahwa gerakan #2019GantiPresiden menyalahi aturan. Alasannya, karena belum masuk masa kampanye.

Saan mencontohkan, meski saat ini sudah masuk tahapan Pemilihan Legislatif 2019, para bakal calon legislatif (Bacaleg)nya diwajibkan jangan dulu bersosialisasi ke masyarakat dalam bentuk apapun.

“Sekarang, ya sudah masuk masa (Pileg), Bacaleg aja masa kampanye nya nanti di bulan September, sebelum September kita tidak boleh memasang atribut kampanye," sebutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya