- ANTARA FOTO/Budi
VIVA – Keputusan Joko Widodo memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya dianggap oleh sebagian kalangan cukup mengejutkan. Sebab nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia seolah muncul dan menguat di saat-saat terakhir Jokowi mengumumkan, sementara sepanjang hari Kamis nama Mahfud MD kencang disebut-sebut kandidat terkuat.
Nama Ma'ruf Amin sesungguhnya tak sekonyong-konyong muncul ke permukaan, melainkan sudah mulai disebut-sebut dalam sebulan terakhir meski secara samar-samar saja. Ma'ruf bukan pula orang baru di lingkaran terdalam elite Jokowi, terutama dalam kapasitasnya sebagai pucuk pimpinan MUI dan pemimpin tertinggi atau Rais Aam Nahdlatul Ulama.
Meski lebih dikenal sebagai ahli fikih (hukum/yurisprudensi Islam), Ma'ruf juga memiliki rekam jejak cukup panjang dalam bidang politik. Debut profesionalnya dalam politik dimulai ketika dia menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Utusan Golongan pada 1971-1973.
Segera setelah itu Ma'ruf bergabung dengan partai politik: kali pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973 lalu beralih ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1997. Selama periode kiprahnya dalam politik itu, dia dipercaya menduduki jabatan-jabatan strategis di masing-masing partai.
Satu capaian yang dapat dianggap paling tinggi dalam karier politiknya ialah ketika Ma'ruf ditetapkan sebagai ketua Dewan Syura PKB pada 1998. Ketika itu, tokoh utama PKB, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjabat presiden. Namun kala PKB didera konflik berkepanjangan sejak tahun 2004, Ma'ruf bersama 16 kiai utama NU mendeklarasikan partai baru, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada 2007.
Dalam periode itu Ma'ruf mulai mengurangi aktivitas politiknya dan berkonsentrasi di MUI. Dia sebenarnya sudah aktif MUI sejak tahun 1990 tetapi menduduki jabatan strategis sebagai ketua Komisi Fatwa MUI pada 2001-2007. Lalu dipercaya menjadi ketua umum MUI pada untuk periode 2015-2020. Pada periode kedua pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2009-2014, Ma'ruf diangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Nama pria yang meraih gelar doktor honoris causa untuk bidang hukum ekonomi syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi sorotan publik dan media pada paruh terakhir tahun 2016. Kala itu, dalam kapasitasnya sebagai pucuk pimpinan MUI, Ma'ruf menerbitkan fatwa tentang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur DKI Jakarta.
MUI, di antaranya, menyatakan dalam fatwanya yang diterbitkan pada 11 Oktober 2016 bahwa "Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum."
Fatwa itu segera mendorong lebih kuat gelombang protes sebagian kalangan Islam atas pernyataan Ahok. Menyusul kemudian terbentuk sebuah organisasi atau aliansi yang disebut Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Aliansi itulah yang belakangan memotori aksi-aksi demonstrasi maupun mobilisasi massa untuk menuntut agar Ahok dihukum atas pernyataan kontroversialnya.
Gelombang protes yang mula-mula sekadar berbentuk aksi-aksi unjuk rasa sporadis mengatasnamakan membela Islam dari pernyataan Ahok, lalu berkembang menjadi mobilisasi massa besar-besaran di seluruh wilayah Tanah Air. Massa mengindentifikasi aksi mereka dengan sebutan Aksi Bela Islam.
Unjuk rasa itu digelar secara periodik sepanjang proses hukum terhadap Ahok yang kemudian dikenal Aksi Bela Islam I pada 14 Oktober 2016, Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016, dan puncaknya Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016. Aksi yang terakhir lebih populer disebut Aksi 212, merujuk pada angka tanggal dan bulan.
Ma'ruf tak memungkiri peran sentralnya dalam GNPF-MUI dan rangkaian gelombang protes itu, meski belakangan dia berseberangan dengan sebagian elite GNPF atau disebut juga Alumni 212. Baginya, fatwa MUI itu hanya berlaku sesuai konteksnya dan tak dikembangkan ke aspek lain politik nasional.
"Dulu, kan, saya yang gerakkan Aksi 212. Cuma sesudah Ahok (dipenjara), saya selesai," kata Ma'ruf ketika ditemui wartawan, sesaat setelah dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya, di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, pada Kamis malam, 9 Agustus.
Ma'ruf menyadari bahwa aksi-aksi itu sudah mulai dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, dan karenanya dia mengimbau para elite GNPF ikut meredakan tensi politik. "Makanya saya bilang sudah cukup selesai, mari kita membangun bangsa," ujarnya.
