- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Langkah Joko Widodo memilih Ketua Majelis Ulama (MUI) Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden direspons positif dari berbagai pihak. Salah satunya dari organisasi masyarakat terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadlatul Wathan.
Ketua I Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, TGB Zainuddin Atsani menilai pilihan Jokowi terhadap Ma'ruf sebagai kolaborasi nasionalis-religius.
"Keluarga besar organisasi Nahdlatul Wathan (NW) berterima kasih karena Pak Jokowi memilih ulama sebagai pendampingnya. Semoga kolaborasi nasionalis dan religius membawa Indonesia semakin baik dan maju," kata TGB Atsani dalam keterangannya, Sabtu, 11 Agustus 2018.
Atsani menambahkan dengan menggandeng Ma'ruf sebagai pendampingnya, Jokowi dianggap coba merawat kebersamaan dalam membangun bangsa Indonesia untuk periode keduanya. Adapun Atsani menegaskan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin sesuai arahan Mukernas NW tahun 2017 lalu. "Kami dukung Jokowi lanjut periode kedua untuk tuntaskan program pembangunan," lanjutnya.
Kemudian, memilih Ma'ruf juga tak bisa dilepaskan dari peran ulama. Kata dia, kaum nasionalis selalu merangkul religius untuk kepentingan negara.
"Jokowi melihat sejarah Indonesia ini berdiri karena peran besar kalangan ulama dan para santri yang membangun bangsa Indonesia ini," sebutnya.
Foto: Ma’ruf Amin dan Ketua PB NW, Zainuddin Atsani
Perppu Gempa NTB
Terkait bencana gempa yang mengguncang Lombok Atsani meminta pemerintah RI harus bergerak cepat. Salah satunya harapan membentuk badan khusus penanggulangan bencana Lombok dan pemulihan infrastruktur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Langkah ini diharapkan bisa mengatasi penanganan bencana gempa dengan baik dan cepat. Sejauh ini, korban tewas akibat gempa Lombok sedikitnya sudah mencapai 340 orang. Ribuan rumah hancur dan puluhan ribu jiwa terpaksa mengungsi karena gempa susulan dikhawatirkan berpotensi masih terjadi.
"Bencana gempa yang menimpa Lombok sekarang ini harus ditangani secara serius oleh semua pihak dan pemerintah pusat. Harus ambil bagian dalam percepatan pemulihan pasca gempa ini seperti bentuk badan pemulihan infsratruktur," tutur Atsani. (ren)
