- ANTARA FOTO/Budi
VIVA – Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa posisi Ma’ruf Amin sebagai ketua umum tak harus diganti setelah dia menjadi calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Sebab tak ada aturan internal yang mengharusnya pergantian.
Meski begitu, secara kelembagaan, MUI cenderung berharap ada pergantian supaya Ma'ruf Amin dapat fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden jika terpilih pada Pemilu Presiden tahun 2019.
"Nanti dalam aturan yang ada di MUI tidak ada istilah harus ganti. Tetapi kita ingin juga kalau beliau terpilih, tentu lebih konsentrasi pada hal yang lebih luas dari MUI (wakil presiden)," kata Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda di kantor Kementerian Agama di Jakarta pada Sabtu malam, 11 Agustus 2018.
Rencana pergantian itu nanti akan dibahas dalam Musyawah Nasional atau Munas MUI pada 2020. Kandidat pengganti Ma'ruf, kata Basri, ialah wakil ketua umumnya. Namun semua itu tetap lebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Nasional pada tahun 2020.
Wapres Ma’ruf Amin Bukan Sekadar ‘Ban Serep’ Presiden Jokowi
Wapres KH. Ma’ruf Amin memiliki peran strategis, fungsi substantif dan kewenangan riil dalam Pemerintahan RI di bawah Presiden Joko Widodo.
