DPR Harapkan Reformasi Dana Haji Bisa Minimalisir Masalah Haji

Timwas Haji dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon
Sumber :

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap, dengan adanya reformasi pengelolaan dana haji, maka masalah-masalah rutin terkait pelaksanaan haji dapat diminimalisir. Ia berpesan kepada pemerintah, dana tersebut merupakan milik umat, sehingga harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan berkualitas.

Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Demikian dikatakan Fahri saat memimpin Tim Pengawas (Timwas) Haji bersama Wakil Ketua Bidang Polhukam Fadli Zon dalam acara ‘Konsolidasi Petugas Haji untuk Persiapan Armina’ di Hotel Al Wehdah Tower, Jarwal, Mekkah, Rabu (15/8/2018). Turut ikut dalam rombongan, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, sejumlah Anggota Dewan lain, dan Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh.

“Dengan demikian, semoga tidak ada lagi kecelakaan kendaraan, karena jemaah haji kita mendapat fasilitas kendaraan terbaik. Tidak ada lagi jemaah yg mengeluh kekurangan makanan. Dan jamaah yg sakit mendapat pelayanan kesehatan terbaik,” tutur Fahri.

Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu memastikan, DPR RI melalui Timwas Haji, secara rutin telah memantau dan mengupayakan perbaikan-perbaikan penyelenggaran haji, baik dari aspek regulasi maupun teknis di lapangan. Rintisan perbaikan ini terus dilakukan.

Upaya perbaikan aspek regulasi antara lain dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Thn 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai penyempurna UU Nomor 13 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Fahri berharap, dengan adanya payung hukum itu, dana haji dikelola secara lebih profesional.

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

“Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, pada 26 juli 2017 lalu telah dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan munculnya badan tersebut, pengelolaan dana haji secara struktural terpisah dari Kementerian Agama. Lebih independen karena langsung bertanggung jawab kepada Presiden,” ujar Fahri.

Politisi dapil NTB itu menilai bahwa dengan jumlah jemaah haji yang besar, maka dana yang terkapitalisasi juga besar. Maka menurutnya harus digunakan secara tepat untuk melebihi kualitas pelayanan haji negara lain.

“Inilah mimpi dan harapan kita semua, khususnya jemaah haji. Ke depan, BPKH sebagai pelaksana haji dapat merancang banyak hal lain, seperti mempercepat antrean, menyiapkan manasik secara kebih bermakna, membangun kampung Indonesia di tanah suci dan terlibat dalam investasi haji di tanah suci,” harap Fahri.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyatakan kehadiran delegasi DPR RI di Arab Saudi juga merupakan bentuk kerja nyata dari sisi pengawasan. Dari pengawasan itu, menurut politisi PAN itu, pelayanan terhadap jemaah bisa dimaksimalkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya