- VIVA.co.id/ Bayu Nugraha
VIVA – Aktivis media sosial Permadi Arya menganggap bahwa perang antara kubu pemerintah dan oposisi sudah berlangsung setelah Pemilu Presiden tahun 2014. Permadi yang pro pemerintah berpendapat, dia hadir karena menangkis buzzer anti-pemerintah.
Ia pun menyayangkan langkah para buzzer anti-pemerintah yang mendeskreditkan pemerintah dengan hoax dan ujaran kebencian.
"Saya bisa eksis karena menangkis buzzer anti-pemerintah. Bahwa buzzer ini sudah membangun opini dan narasi dengan upaya mendiskreditkan pemerintah. Sayangnya menggunakan hoax dan hate speech," kata Permadi dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne pada Rabu malam, 21 Agustus 2018.
Permadi pun membeberkan beberapa isu hoax yang selama ini diembuskan, yakni soal kebangkitan PKI. Menurutnya, isu kebangkitan PKI adalah hoax. Sebab jika benar ada maka TNI Polri pasti akan bertindak.
"Hampir setiap bulan menangkap teroris. Ini polisi dan TNI punya wewenang menangkap PKI. Tidak ada anggota PKI ditangkap. Kalau percaya ada 15 juta PKI, sama saja menghina kedua institusi negara," katanya.
Kemudian mengenai opini Presiden Joko Widodo disebut raja utang juga adalah hoax. Menurutnya, sebelum pemerintahan Jokowi utang Indonesia sudah mencapai Rp3.700 triliun. “Utangnya Pak Jokowi juga jelas membangun infrastruktur, bukan mangkrak," katanya.
Isu lain yang ia sebut hoax adalah isu mengenai banyaknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dan rezim pemerintahan Jokowi adalah anti-Islam. Padahal, kata Permadi, isu maraknya TKA sudah dibantah oleh Kementerian Tenaga Kerja.
Ia pun bercerita mengenai maraknya perang di media sosial selama empat tahun ini. Bahkan, sebutan cebong untuk pendukung Jokowi dan kampret sebutan pendukung oposisi dibuat melalui media sosial.
"Itu asal-muasal cebong karena, maaf ya, Pak Jokowi disebut Jokodok, dan anaknya disebut cebong," katanya.
Sedangkan untuk julukan kampret dianalogikan pikiran para pendukung oposisi yang selalu memandang buruk pemerintahan Jokowi.
"Kampret kan tidurnya kebalik, jadi otaknya kebalik, mikirnya kebalik, akalnya kebalik. Pak Jokowi bagus dibilang jelek," ujarnya.
Ia tak memungkiri bahwa kedua pihak, pendukung pemerintah Jokowi dan oposisi, banyak menebar hoax di media sosial selama empat tahun terakhir. Maka seharusnya polisi bertindak tegas, apalagi saat ini sudah memasuki tahap Pilpres yang makin parah penyebaran hoax di media sosial.
