- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses menilai, penolakan sejumlah masyarakat yang saat ini terus terjadi terhadap gerakan #2019GantiPresiden sebagaimana yang terjadi di Riau, Batam, maupun Surabaya, disebabkan karena tagar tersebut bisa dikatakan memiliki kandungan provokatif.
Dia menjelaskan, konten dari penyuaraan tagar tersebut dilihat oleh masyarakat tidak memiliki konsep yang konstruktif dan tidak menyuarakan program-program politik, melainkan hanya sekedar tagline yang provokatif, sehingga masyarakat cenderung melihat gerakan tersebut berpotensi untuk menciptakan gesekan antar pendukung.
"Sebenarnya, gerakan ganti presiden itu suatu tagline yang bisa dibilang provokatif, makanya tidak heran kalau banyak pihak yang menolak, termasuk aparat tidak memberikan izin," ujarnya kepada ViVA, Minggu 26 Agustus 2018.
Bahkan dia mengatakan, aksi deklarasi yang dilakukan masa pendukung gerakan #2019GantiPresiden yang berjalan cukup aman dan tertib beberapa waktu lalu di kawasan Monas, Jakarta, belum bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk menilai gerakan tersebut merupakan gerakan yang tidak provokatif.
Alasannya, gerakan tersebut merupakan gerakan yang baru pertama kalinya hadir di Indonesia untuk mendorong masyarakat mengganti Presiden pada pemilihan umum 2019, sedangkan pergantian Presiden menurutnya dilakukan masyarakat pada saat pemilu yang didasari atas program-program dan gagasan politik dari para pasangan calon presiden.
"Kampanye ganti presiden inikan juga baru terjadi dalam proses pemilu kali ini, dan sebelumnya belum pernah terjadi. Banyak pihak mengganggap ini proses pendidikan politik yang tidak sehat, sebab di sana bukan adu konsep dan program, tapi lebih pada kampanye tagline yang provokatif," ungkap dia.
Untuk itu, dia menilai, gerakan ini harus dihentikan. Sebab, jika dibiarkan terus berkepanjangan, maka menurutnya respons masyarakat tidak lagi akan berbentu penolakan-penolakan namun akan berujung pada konflik. Dan potensi tersebut ditegaskannya ada.
"Kalau kita cermati dibeberapa daerah itu ada gejolak dan penolakan publik, maka agar tidak menimbulkan konflik, gerakan ini perlu dihentikan. Bahwa itu aspirasi tapi kalau berpotensi akan timbulkan konflik maka itu berbahaya," tegas dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menilai, gerakan tersebut memang berpotensi menimbulkan konflik yang kuat. Sebab, katanya, memobilisasi massa secara besar-besaran mengandung resiko bentrokan antar kelompok masyarakat, dan hal ini yang tidak diinginkan kebanyakan masyarakat.
"Tetapi, jika sudah masuk ke ranah aksi terbuka dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar, tentu berpotensi menimbulkan konflik. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan kampanye pemilu 2019," tegas Karyono, melalui pesan singkat kepada Viva, Minggu, 26 Agustus 2018.
