- VIVA/Lilis Kholisotussurur
VIVA – Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf, menanggapi penolakan gerakan 2019 ganti presiden. Ia menilai kalau dukungan pada Jokowi untuk dua periode bisa terselenggara dengan baik di berbagai daerah, maka peluang kampanye yang sama harus diberikan pada #2019gantipresiden.
"Saya baca di media massa Rabu 8 Agustus 2018 telah terselenggara deklarasi dukungan Jokowi dua periode di Sabang, Merauke, Miangas, Rote secara aman, damai, baik, tak ada gangguan dari siapapun. Harusnya peluang yang sama kita berikan pada penyelenggaraan #2019gantipresiden," kata Almuzammil melalui akun instagramnya @almuzzammil.yusuf.
Menurutnya, seharusnya gerakan #2019gantipresiden bisa terlaksana juga dengan damai, aman dan tanpa gangguan dari siapa pun dengan dijaga aparat keamanan. Sebab gerakan ini bentuk ekspresi persamaan di hadapan hukum.
"Prinsip negara hukum yang kita anut dalam konstitusi kita bahwa Indonesia negara hukum. Mari kita jaga situasi kondusif pileg, pilpres, pilih pemimpin terbaik, hargai perbedaan, kita hargai persatuan, tegakkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil," kata Almuzammil.
Sebelumnya, terjadi penolakan terhadap Gerakan #2019gantipresiden. Gerakan ini diantaranya penolakan terhadap kedatangan Neno Warisman dan Ahmad Dhani yang akan hadir dalam aksi gerakan tersebut di sejumlah daerah.
Anies soal Pilpres 2024: Ini Bukan soal Ganti Presiden tapi Ganti Kebijakannya
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye perdana di sejumlah lokasi di Jakarta seperti Tanah Merah dan Ciracas.
