- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pihak Istana tak mempersoalkan gerakan #2019GantiPresiden yang dimotori sejumlah tokoh koalisi oposisi. Namun yang menjadi perhatian lantaran gerakan ini muncul sebelum tahapan kampanye.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kalau nanti sudah memasuki masa kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, maka pihaknya tidak akan mempersoalkan.
"Namanya kampanye pas tanggal 23 September itu kampanye. KPU sudah menetapkan. Jadi kalau setelah itu moggo saja tiap hari kampanye. Misalnya datang ke kantor saya dengan kaus itu (kaus #2019GantiPresiden), wah saya terima dengan senang hati," kata Pramono di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.
Menurutnya, dalam tahapan Pilpres 2019, KPU baru akan menetapkan capres-cawapres pada 20 September 2018. Setelah itu, pada 23 September dimulai masa kampanye. Harusnya, kata dia, mereka menunggu waktu itu.
"Jadi enggak ada kita melarang-larang. Ini negara demokrasi," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu.
Terkait pengadangan aksi #2019GantiPresiden di Riau dan Surabaya, menurutnya, itu bukan dilarang. Tetapi dihalangi untuk tak terjadi benturan antarmasyarakat. Mengingat, ada massa yang juga menolak itu.
"Yang menghentikan kan bukan Polri bukan BIN. Yang menghentikan kan karena ada kericuhan masyarakat. Yang seperti ini kan tidak bisa didiamkan kalau ada benturan di masyarakat," jelas Pramono.
Namun, kata Pramono, justru salah bila pihak keamanan membiarkan acara #2019GantiPresiden karena ada massa yang menolaknya. Pasti, kata dia, akan terjadi kericuhan dan keributan yang berdampak pada kondisi keamanan. "Apalagi kita lagi jadi tuan rumah Asian Games," ucapnya.
Maka ia meminta, kelompok #2019GantiPresiden untuk bersabar, menunggu waktu yang sudah diatur yakni setelah tanggal 23 September.
"Menurut saya langkah yang paling baik kita sabar tanggal 20 September penetapan, tanggal 23 September mau kampanye tiap hari monggo-monggo saja selama 8 bulan," katanya. (ase)
