- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menegaskan, biaya penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar 2017, tidak seperti yang dikatakan tersangka kasus korupsi proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih.
Ace membantah pembiayaan Munaslub tersebut dari hasil korupsi.
"Saya tegaskan dalam pembiayaan Munaslub 2017 lalu, tidak ada uang yang aneh-aneh. Semua dibiayai dari iuran anggota dari anggota Fraksi Golkar, yang berikan sumbangan penyelenggaraan Munaslub," kata Ace di Jakarta, Kamis 30 Agustus 2018.
Menurut Ace, Partai Golkar juga memiliki uang kas yang cukup untuk menyelenggarakan Munaslub. Sehingga, informasi yang menyebut bahwa biaya penyelenggaraan acara Munaslub 2017, Partai Golkar berasal dari uang suap adalah tidak benar.
"Kita harus tahu bahwa penyelenggaraan itu dibagi dua, ada SC (steering committee) dan OC (organizing committee). Kalau dalam pemberitaan dibilang uang suap itu dipergunakan SC untuk penginapan dan konsumsi itu salah besar, itu kan adanya di OC bukan di SC," ujarnya.
Partai Golkar tegas dan jelas membantah pengakuan Eni Saragih. Ace mengatakan, apa yang dikatakan Eni adalah pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun. Hal ini, sudah dikonfirmasi kepada panitia Munaslub.
"Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun dari Eni," ujarnya.
Ace menegaskan pula bahwa Partai Golkar yang kini dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berkomitmen terhadap gerakan anti korupsi melalui tagline "Golkar Bersih".
Selain itu, lanjut Ace, Partai Golkar dalam pembiayaan setiap kegiatan organisasi selalu memakai dana dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Posisi Bu Eni sudah dinon-aktifkan sebagai pengurus, kita tunggu saja prosesnya. Sejauh ini, kami berupaya untuk memilah persoalan itu, karena itu sebenarnya tindakan yang dilakukan Bu Eni secara pribadi bukan institusi partai. Karena, kalau bertindak dalam institusi partai, harusnya masuk ke rekening partai. Tetapi, ini kan tidak, makanya saya pastikan tidak benar. Apalagi, misalnya yang dilakukannya mengaku-ngaku atas nama partai, padahal tidak, ini kan mengecewakan," ujarnya.
