Banggar DPR: Dana Desa Diharapkan Bisa Bantu Masyarakat Secara Nyata
VIVA – Kunjungan Kerja Spesifik Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengetahui efektifitas dana transfer daerah, khususnya Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan, Dana Alokasi Khusus (DAU).
Selain itu Banggar juga ingin mengetahui sejauh mana dana desa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Anggota Banggar DPR Andi Akmal Pasaluddin berharap dana-dana tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Dengan kunjungan Banggar ke Jawa Timur kita berharap ada masukan. Pertama memastikan bahwa dana transfer daerah dalam bentuk DAU dan DAK termasuk dana desa betul-betul bisa efektif dan efisien untuk memajukan pembangunan, mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya di sela-sela Kunspek yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin di Surabaya, Jatim, Senin 27 Agustus 2018.
Dalam dialog antara Banggar dengan pemerintah setempat diungkapkan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Walikota mengharapkan ada penyederhanaan prosedur administratif dalam pembuatan laporan keuangan.
“Niatnya mungkin baik ya, ingin memastikan transparansi dari sisi pelaksanaan administrasi, pertanggung jawabannya sangat rumit dan membuat para aparat desa kesulitan untuk membuat laporan,” papar politisi PKS itu.
Banggar juga ingin memastikan bahwa penerimaan negara bisa betul-betul maksimal. Karena ini hubungannya dengan belanja negara, termasuk transfer daerah, kalau penerimaannya tidak maksimal maka berpengaruh pada transfer dari pusat ke daerah.
“Tentunya berpengaruh pada perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Gubernur bersama DPRD, maupun Bupati dan Wali Kota, serta para aparat Kepala Desa,” jelas Andi.
Terkait Dana Desa, selama tiga tahun ini Banggar mengevaluasi dan memberikan masukan. Andi berharap Dana Desa bisa membantu masyarakat secara nyata, seperti membantu perekonomian masyarakat miskin. Ia menyarankan Dana Desa tidak hanya dipatok untuk penggunaan infastruktur saja, karena menurutnya Kepala Desa kesulitan untuk alokasi anggaran yang lainnya.
“Ke depannya kita berharap bahwa selain dananya sudah ada, juga efektifitasnya. Memang diarahkan sekarang untuk pembangunan infrastruktur, tapi kita berharap bukan hanya infrastruktur, bagaimana mendorong juga pertumbuhan ekonomi di desa, penguatan Bumdes,” papar politisi dapil Sulsel itu. (dpr.go.id)
