- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus.
VIVA - Koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan akan menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang segera diumumkan KPU dalam waktu dekat ini.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal, ketika memberikan keterangan pers di Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Senin malam, 3 September 2018. Pernyataan Mustafa adalah hasil rapat para sekjen partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
"Partai politik yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT Pileg dan Pilpres yang rencananya akan dilaksanakan Rabu tanggal 5 September 2018," kata Mustafa.
Dipaparkan Mustafa, alasan penolakan ini karena dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya dirilis KPU masih ditemukan sejumlah kesalahan. Setidaknya, kata Mustafa, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menemukan 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," kata Mustafa.
Keterangan pers malam ini juga dihadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Direktur Data DPP PKS Nuriman.
Sebelumnya, keempat sekjen ini menggelar pertemuan tertutup di apartemen The Capital Residence, SCBD, dan ungkap Hinca, membahas sejumlah masalah, terutama mengenai DPT tersebut.
Hinca meminta KPU tidak terburu-buru menetapkan DPT. Diketahui, KPU menginformasikan akan menggelar pleno terbuka mengenai DPT pada tanggal 4-6 September 2018.
Hinca meminta KPU terlebih dahulu menyerahkan data DPT final ke parpol koalisinya untuk ditelusuri lebih lanjut. Sebab, kata Hinca, ini bukan hanya menyangkut masalah Pilpres 2019, melainkan Pemilihan Legislatif.
"Kami dengan ini meminta sebelum ditetapkan oleh KPU diserahkan dulu semua data DPS yang sudah diupdate, agar kami bisa kroscek," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Data PKS, Nuriman, juga memaparkan metode pihaknya dalam menemukan kejanggalan-kejanggalan kesalahan data DPS dari KPU.
Dijelaskannya, begitu nama masyarakat, NIK, dan tanggal lahir dicocokkan, ternyata banyak sekali data yang ganda.
"Dan kami sudah bertemu dengan Kabag Data KPU untuk meminta klarifikasi atas hal ini," kata Nuriman. (ase)
