PAN: Daftar Pemilih Ganda Masalah Semua Parpol

Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.
Sumber :
  • VIVA/Anwar Sadat

VIVA - Koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dugaan 25 juta pemilih ganda untuk Pemilu 2019 mendatang dan meminta KPU menunda penetapan daftar pemilih tetap. Koalisi pendukung ini mengajak koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk ikut mengoreksi DPT.

Dipecat Jelang Pelantikan, Pendukung Caleg Gerindra Unjuk Rasa

"Daftar pemilih ganda ini bukan hanya masalah parpol Prabowo-Sandi tapi semua parpol. Ini masalah yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh partai. Ini masalah untuk pemilu, bukan hanya pilpres," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di Gedung KPU Jakarta, Rabu 5 September 2018.

Atas dasar kepentingan semua parpol koalisi, Prabowo-Sandiaga mengajak koalisi Jokowi-Ma'ruf sama-sama melakukan koreksi terhadap DPT sebelum benar-benar disahkan dan ditetapkan oleh KPU. Karena DPT yang bermasalah akan berdampak pada hasil akhir Pemilu 2019 nanti.

Cerita Miris Ketua KPU soal Serangan Siber di Pemilu 2019

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan mengajak koalisi Jokowi-Ma'ruf membentuk tim bersama KPU dan Bawaslu untuk melakukan pengecekan data.

"Kalau perlu kita turun bersama atau bentuk tim bersama untuk melakukan klarifikasi hal yang bersangkutan. Sehingga kami minta dengan hormat kesediaan KPU dan partai politik lainnya untuk melakukan penundaan penetapan DPS menjadi DPT," ujar Muzani.

Rommy Salahkan OTT KPK Bikin Suara PPP Jeblok di Pileg 2019

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan DPT menjadi acuan bagi semua partai politik peserta Pemilu 2019 mendatang. Sehingga data DPT harus sempurna sebelum disahkan dan ditetapkan oleh KPU.

"Agar data ini betul-betul kita terima dengan sempurna untuk kita gunakan di pemilu. Ini karena target dan goal kita semua mengumpulkan suara," kata Hinca.

Atas dasar itu, ia meminta KPU memeriksa kembali 25 juta data yang diduga ganda oleh koalisi Prabowo-Sandi dan temuan 131 ribu lebih data temuan Bawaslu. Sehingga sebaiknya KPU menunda pengesahan DPT Pemilu 2019.

"Kami menyarankan tidak usah dipaksakan hari ini. Minta waktu kita duduk sama-sama agar semua berjalan baik. Itu permintaan kami dari Demokrat dan sahabat-sahabat semua, agar dapat data ini kita gunakan bersama," katanya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya