- Twitter/@ini201
VIVA – Iklan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tayang di bioskop menuai polemik. Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro menilai, iklan itu bisa merupakan kampanye terselubung dari Jokowi yang merupakan peserta pemilihan presiden 2019.
"Kampanye terselubung itu harus segera ditertibkan oleh Bawaslu," kata Nizar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 12 September 2018.
Nizar menilai, kubu Jokowi tidak bisa beralasan bahwa iklan itu disampaikan untuk menyampaikan kinerja pemerintah. Karena menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi adalah seorang calon presiden.
"Demi keadilan bersama, seharusnya iklan itu diusut. Karena bisa mencuri start kampanye dan melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Nizar.
Selain itu, anggota Komisi X DPR ini menilai, adanya iklan itu tidak elok ditampilkan dalam bioskop. Dari adanya iklan itu, Jokowi juga dinilai hendak merebut suara kaum milenial.
"Iklan itu, satu, mengganggu kenyamanan penonton di bioskop. Kedua, bisa dianggap sebagai bentuk kampanye," kata Nizar.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai tidak ada yang salah dari iklan tersebut, sehingga mereka menolak mencopot iklan tersebut. Alasan mereka, iklan tersebut tidak menjelekkan orang atau pun lembaga lain.
"Dapat saya sampaikan bahwa iklan tersebut bukan Kampanye Pak Jokowi. Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai Government Public Relation atau menjadi humas pemerintah," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu kepada VIVA, Rabu 12 September 2018. (mus)
