VIVA – Pemasangan iklan hasil kinerja pemerintah yang disertai kutipan Presiden Joko Widodo di bioskop menjadi sorotan. Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nurwahid pertanyakan iklan penyampaian kinerja itu yang hanya menyoroti Jokowi.
"Ya humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi kinerja dari pemerintah, tapi kan pemerintah konteks ini bukan hanya Jokowi saja. Bahkan kinerja Kominfo pun perlu disampaikan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 September 2018.
Hidayat mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) malah jadi membuat sesuatu yang menimbulkan tafsir adanya kampanye. Apalagi kata dia, diketahui Jokowi merupakan salah satu bakal capres yang bersaing di Pemilihan Presiden 2019.
"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja. Karena alih-alih itu menghadirkan simpati, itu akan menghadirkan antipati," ujar Hidayat.
Menurut dia adanya iklan itu juga mengganggu kenyamanan penonton yang sudah membayar uang untuk menonton film. Bukan untuk melihat iklan Presiden Jokowi.
"Jadi menurut saya sih elegannya kalau pun ingin menyampaikan program-program pemerintah. Ya janganlah di tempat-tempat yang di mana rakyat harus membayar gitu. Mungkin pemerintah bisa buat baliho atau di TV-TV punya pemerintah, seperti TVRI misalnya," katanya.
Sebelumnya, Kominfo menilai tidak ada yang salah dari iklan tersebut, sehingga mereka menolak mencopot iklan tersebut. Alasannya, iklan tersebut tidak menjelekkan orang atau pun lembaga lain. Iklan tersebut juga ditegaskan bukan sebagai bagian kampanye Jokowi.
"Dapat saya sampaikan bahwa iklan tersebut bukan Kampanye Pak Jokowi. Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai Government Public Relation atau menjadi humas pemerintah," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu kepada VIVA, Rabu 12 September 2018.
