Kubu Jokowi Klaim Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Kampanye

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate
Sumber :
  • VIVA/Eduward Ambarita

VIVA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate, menilai penayangan iklan tentang capaian pemerintah di layar bioskop bukan bentuk kampanye. 

Rocky Gerung Kritik Keras Eks Timses Jokowi Jadi Ketua Pansel KPU

Menurut dia, iklan yang ditayangkan tentang pembangunan bendungan itu hanya menyampaikan kemajuan proyek yang tengah dikerjakan. Publik perlu disampaikan informasi terkait proyek- proyek yang tengah dikerjakan menggunakan kas negara.

"Ini kan bagian capaian nasional yang dilaksanakan kabinet kerja saat ini yang harus disampaikan. Ini adalah hasil uang rakyat yang digunakan," kata Johnny di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Kamis 13 September 2018.

Resmi Dibubarkan, TKD Jokowi-Maruf Tatap Pilkada Depok

Johnny mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berhak menilai konten di bioskop tersebut masuk dalam kategori kampanye atau tidak.

Ia mengatakan, semua pihak, termasuk pihak oposisi, dapat mengkritik iklan tersebut, dan menggunakan hak mereka untuk melaporkan iklan itu kepada Bawaslu bila dianggap melanggar undang-undang. Hal itu lebih baik ketimbang berbicara serta menuding di media massa. 

TKN Sindir Fadli Zon: Kalau Enggak Musim Pemilu, Enggak Bikin Puisi

"Jangan kita anggota DPR mengandaikan dirinya seperti Bawaslu, lalu mengadili itu dengan mengeluarkan statement yang out of context. Sangat tidak layak menilai itu," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid, mempertanyakan penayangan iklan penyampaian kinerja itu yang hanya menyoroti Jokowi.

Ia menilai, capaian pemerintah tidak hanya dikerjakan oleh Jokowi saja. Iklan tersebut menguntungan Jokowi sebagai kandidat calon presiden.

"Ya humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi kinerja dari pemerintah, tapi kan pemerintah konteks ini bukan hanya Jokowi saja. Bahkan kinerja Kominfo pun perlu disampaikan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 September 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya