VIVA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menanggapi santai usulan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno agar debat Pilpres 2019 memakai bahasa Inggris.
"Ini agak genit. Yang usul debat pakai bahasa Inggris itu apa emang paham pakai bahas Inggris?" kata Arsul di Media Center Cemara, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengungkapkan tidak semua koleganya di gedung parlemen Senayan juga bisa bahasa Inggris. Arsul tahu soal ini dari beberapa kali kunjungan kerja ke luar negeri.
"Saya kan tahu juga siapa anggota DPR yang bisa bahasa Inggris, pernah kunker bersama-sama, keluar negeri bahasa Inggrisnya keluar atau tidak," ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini khawatir debat dengan bahasa Inggris nantinya tidak dipahami rakyat, karena tidak semua anggota DPR juga bisa berbahasa Inggris.
"Jangan ada debat bahasa Inggris, nanti yang enggak ngerti malah tokoh petinggi partai, atau anggota DPR. Bukan cuma rakyat yang enggak ngerti. Kan malah bikin malu, jadi tak usah genit- genit," ujarnya.
Arsul menegaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum formal termasuk debat kandidat sudah diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 24 tahun 2009.
"Dalam Pasal 32 UU ini itu secara tegas dinyatakan bahwa dalam forum resmi bersifat nasional itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Forum debat capres itu forum resmi bukan? Itu forum resmi," katanya.
Ia menambahkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum resmi termasuk debat capres-cawapres sebagai upaya menjaga kewibawaan negara. Hal tersebut sudah dicontohkan oleh banyak kepala negara.
"Pak Harto 30 tahun menerima tamu dengan bahasa Indonesia. Kita lihat Xi Jinping, Sinzo Abe, sebagai kepala negara kepala pemerintahan di China dan Jepang tidak pernah pakai bahasa Inggris, meski saya yakin beliau beliau mengerti sebagaimana Pak Jokowi juga bisa berbahasa Inggris. Jadi jangan genit," katanya. (ase)
