VIVA – Saat para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati di Indonesia sedang galau sehubungan dengan perhelatan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ifin menyarankan mereka perlu bersikap bijak.
Dari kacamata sesama kepala daerah, para kepala daerah di Indonesia perlu berpikir jauh ke depan demi mempertahankan keberlangsungan program supaya tidak terhenti di tengah jalan.
“Demi kepentingan bangsa, teruskan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Saya bisa memahami psikologi kepala daerah ketika kebijakannya berubah, ujung-ujungnya dia tidak bisa melaksanakan performance yang maksimal di masyarakat,” ungkapnya di Yogyakarta, Minggu, 16 September 2018.
Calon bupati termuda di Indonesia yang akan dilantik menggantikan Emil Dardak Februari 2019 ini menyatakan karena Garis-garis Besar Haluan Negara (GHBN) sudah tidak ada lagi, setiap periodisasi pergantian kepemimpinan nasional dipastikan coraknya berubah drastis.
“Dari sudut pandang saya sebagai wakil bupati keberlangsungan inilah yang jadi problem,” ungkapnya.
Menurut dia, yang paling merasakan dampaknya adalah birokrasi. Pergantian kepemimpinan selalu memengaruhi psikologi jajaran pegawai negeri sipil (PNS).
“Program sudah dijalankan sekian tahun, begitu ganti presiden maka ganti lagi. Padahal menyiapkan regulasi itu tidak gampang, belum lagi harus mengubah implementasi,” paparnya.
Mas Ipin menambahkan para kepala daerah perlu mempertimbangkan keberlangsungan program ke depan, sekaligus hal itu perlu juga menjadi pertimbangan masyarakat pada Pilpres 2019. Karena turbulensi pergantian kepemimpinan itu tidak gampang dan juga memacu kerja birokrasi itu juga tidak gampang.
Berarti Pak Jokowi harus lanjut dua kali periode? “Masyuk Pak Eko. Semoga Pak Jokowi terpilih lagi dan melanjutkan pembangunan yang telah baik ini, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan,” sergah Ketua Taruna Merah Putih Jawa Timur itu.
Menanggapi hal itu, politisi muda PDI Perjuangan Eko Suwanto menyatakan Pemilu 2019 harus didorong secara bersama-sama supaya berlangsung secara bermartabat, berbudaya dan menggembirakan.
“Ciri-ciri pemilu bermartabat adalah tidak ada hoax dan fitnah. Kami harapkan partisipasi kaum muda. Pemilu 2019 merupakan momentum penting bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatan politiknya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini menjelaskan daftar pemilih di DIY pada Pemilu 2019 sejumlah 2,6 juta jiwa. Hanya saja dia mengakui data tersebut belum sempurna. 51 ribu pemilih pemula yang perlu difasilitasi untuk melakukan perekaman e-KTP.
“Tidak boleh ada yang tercecer. Masih ada 380 ribu mahasiswa di Jogja yang perlu difasilitasi namun jika memilih di daerah asal, silakan,” ujarnya.
Soal kampanye yang dimulai 23 September 2018 dia berharap kampanye harus bisa menggembirakan rakyat agar memilih pemimpin dengan gembira. Untuk DIY, dia tidak ingin kampanye berlangsung brutal. Jangan sampai seperti kampanye Pilkada di Jakarta.
“Kampanye Pemilu di DIY harus berbudaya,” tuturnya. (ase)
