Kisruh Kader di Depok, DPD Golkar Jabar Turunkan Tim Investigasi

VIVA – Tim investigasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar, Jawa Barat akhirnya turun tangan terkait kisruh antarkader yang terjadi di Depok. 

Dari hasil penelusuran tersebut, tim investigasi mengklaim telah menemukan beberapa poin dari kasus tersebut. Salah satunya adalah ketidakjelasan penggunaan dana saksi.

Wakil Ketua DPD Golkar Jabar sekaligus anggota dari tim investigasi, M. Amin Fauzi mengungkapkan, kekisruhan yang terjadi di DPD Golkar Depok berawal dari persoalan sejumlah pengurus ranting, di tingkat pengurus kecamatan atau PK. Mereka merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pengurus DPD tingkat kota. Kondisi yang diduga telah berlangsung lama itu akhirnya tak dapat terbendung hingga sejumlah kader pun berunjuk rasa di kantor DPD Golkar Depok.

“Peristiwa kemarin, tanggal 17 September adalah puncak dari semua euforia yang ada karena kami dari tim investigasi pernah juga memanggil beberapa pengurus Depok, fraksi dan PK yang saat itu bersengketa paham untuk diminta keterangan," ujarnya di Depok, Selasa, 18 September 2018. 

Isi dari laporan tersebut yakni perihal pengangkatan dan pergantian tugas Plt. Dalam laporan itu, pengurus partai Kota Depok dengan surat b/161/Golkar/ tidak boleh melakukan apa pun hirarki satu tingkat di atasnya lebih tinggi dari patsun. 

"Dan kalau ada yang beredar di media sosial kalau surat itu palsu itu salah karena surat itu benar karena saya tahu persis yang tanda tangan Dedi Mulyadi dan wakil organisasi. Keduanya berkompeten,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Amin meluruskan, aturan bahwa DPD Partai Gokar harus patuh dan taat terhadap komposisi pengurus yang tidak boleh dilakukan pergantian dan pelengkapan alat dewan oleh apapun, sampai dengan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan surat tersebut.

Uang Saksi

Kemudian, lanjut Amin, tim juga menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan masalah keuangan, terkait dana saksi yang dikirim dari Jawa Barat. Hal ini diketahui berdasarkan pengakuan dari semua elemen kader Kota Depok. 

Uang saksi yang sudah disiapkan 100 ribu per satu TPS ternyata yang disampaikan hanya Rp20 ribu. "Ini sudah sangat merugikan lembaga partai Golkar Jawa Barat karena kita tidak mau mengorbankan hak-hak orang yang terlibat dalam saksi untuk membela Partai Golkar sehingga kami berkesimpulan bahwa ini tidak menjalankan perintah atau melanggar,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, berdasarkan catatan tim investigasi, dana saksi yang dikucurkan ke tingkat DPD Kota Depok saat itu berjumlah Rp360 juta namun yang diberikan ke bawah hanya sekitar Rp60 juta. “Ini saja tidak ada laporannya, sisanya kemana.”

Tim investigasi juga menemukan adanya pergantian ketua fraksi yang diduga terdapat kejanggalan. Sejumlah kader Golkar yang menjabat sebagai anggota DPRD Depok diduga menandatangani pergantian Ketua Fraksi di bawah tekanan. “Pergeseran bu Juana ini di bawah tekanan dan ini sudah kami kroscek bahkan ada dalam berita acara yang kami buat. Saya enggak perlu sebutlah orangnya nanti juga tahu,” kata Amin Fauzi.

Lebih lanjut, Amin mengatakan, apa yang terjadi di Depok telah membuat pengurus daerah dan pusat mengelus dada. Sebab, kegaduhan itu semestinya tidak terjadi terlebih saat ini sedang masuk tahun politik. “Tentu kami sangat menyayangkan, kenapa ini bisa terjadi.”

Selanjutnya, hasil temuan tim investigasi ini akan dilaporkan ke tingkat pusat. (mus)

Halaman Selanjutnya

Uang Saksi