- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Polemik impor beras antara Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog jadi topik krusial, karena bersentuhan dengan keamanan nasional. Sejak zaman kerajaan hingga kini, ketersediaan beras jadi salah satu indikator keamanan nasional. Peran Dirut Bulog lebih strategis dalam melihat ketersediaan stok daripada Kementerian Perdagangan.
“Sejak era kerajaan hingga era republik, beras bukan sekadar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan. Beras adalah soal politik, daya tahan, stamina rakyat, dan kekuasaan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengomentari polemik impor beras itu dalam rilisnya, Jumat 21 September 2018.
Seperti diketahui, Dirut Bulog Budi Waseso telah menolak impor beras, lantaran gudang penyimpanan sudah penuh. Sementara Mendag Enggartiasto Lukita seperti tak mau tahu urusan kapasitas gudang Bulog yang sudah penuh itu. Polemik itu jelas memperlihatkan bahwa beras jadi komoditas politik. Apalagi, jelang Pemilu data beras bisa didistorsi untuk kepentingan politik. Fahri justru mengapresiasi Kabulog yang berani menolak impor beras.
“Padahal, undang-undang mensyaratkan impor pangan diizinkan apabila produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang. Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? Pemerintah sendiri datanya tak pernah padu,” tutur politisi dapil NTB tersebut. Ditambahkannya, ketidakpastian beras adalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional. Ini bisa jadi ancaman serius bagi bangsa.
Impor beras yang kini dilakukan pemerintah, berdampak pada kenaikan inflasi, keresahan petani, dan runtuhnya kedaulatan pangan. Fahri kemudian mengingatkan, agar tak main-main dengan perut rakyat. “Ada apa di balik simpang siur data beras ini. Waspada, Pak Jokowi, ada tikus mati di lumbung padi,” seru Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu. (dpr.go.id)
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
