VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurmansyah E. Tanjung menuntut BPJS Ketenagakerjaan melaporkan aliran investasi secara transparan. Menurutnya transparansi investasi BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat dari undang-undang, sehingga sudah selayaknya dibuka di hadapan publik.
Hal tersebut dia tegaskan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang juga dihariri oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (25/9/2018).
“Saya ingin bicara investasi, karena ini uang masuk terus. Berdasarkan undang-undang ini kan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial harus memberikan laporan yang transparan," tandas Nurmansyah.
Ia mengungkapkan, beberapa kali mendapat informasi dari Dewas BPJS Ketenagakerjaan, bahwa Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan agak menutup-nutupi dalam memberikan data dan informasi ke Dewas BPJS KT terkait alokasi investasi.
“Kita ingin tahu investasi di deposito di bank apa saja ini diinvestasikan. Berapa pendapatan investasi. Kemudian di saham perusahaan apa saja ini,” tanya legislator Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.
Nurmansyah mengusulkan agar Komisi IX DPR RI diberikan laporan investasi BPJS Ketenagakerjaan, agar Komisi IX DPR RI mengetahui pengelolaan investasi. Menurut legislator dapil Jawa Barat itu, kunci BPJS Ketenagakerjaan ada di investasi.
“Pimpinan saya mengusulkan, untuk kalangan terbatas kita minta look booknya. Agar kita tahu, berapa yang sebenarnya diinvestasikan. Di mana saja, berapa pendapatan investasi. Sehingga kita mendapatkan informasi yang benar,” usul Nurmansyah kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI.
Ia pun menambahkan tentang persepsi masyarakat soal BPJS Ketenagakerjaan yang masih sangat rendah. “Itu sudah kita buktikan dengan beberapa sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Hampir bisa dikatakan 80 persen masyarakat kita belum paham tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ketika kita berbicara tentang BPJS Ketenagakerjaan, yang mereka tanyakan soal BPJS Kesehatan," ungkap Nurmansyah.
