- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Hari ini Tentara Nasional Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73. Sejumlah pihak menyelipkan harapan kepada TNI terutama di tengah tahun politik yang panas.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati, mengatakan, pada tahun politik ini solidaritas TNI Polri merupakan suatu keniscayaan. Netralitas TNI adalah hal yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan berbagai konsekuensinya.
"Perebutan kekuasaan akan memunculkan ruang perdebatan yang menjurus pada perang urat syaraf yang sedikit kepleset saja bisa jadi tragedi permusuhan. Hal ini harus diantisipasi jauh hari," kata Susaningtyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018.
Pihak yang dapat mencegah dan menanggulangi ini, katanya, adalah TNI dan Polri. Secara kekinian TNI harus menjaga tertata dengan baik integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga composability sistem informasi. Semua itu agar informasi perkembangan keadaan yang ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat cepat oleh prajurit utamanya yang berada di lapangan, sehingga tak ada kesalahpahaman.
Politisi Partai Perindo itu menambahkan, pembenahan TNI harus diutamakan untuk peningkatan kompetensi, dan kapasitas prajurit TNI untuk menjadi scholar warrior. Kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. “Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik, melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah,” lanjut Susaningtyas
Lebih Responsif
Dia pun berharap pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nirmiliter. Organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional.
Sementara di kancah internasional, selain hard power dan soft power, maka Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power. “Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia sebagai ASEAN leader dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani global security,” kata Susaningtyas.
Mantan anggota DPR itu menjelaskan, smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi pemain global, yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia.
"Smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa perwira tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti perwira tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander). Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah," ujarnya. (ren)
