- istimewa
VIVA – Teknik propaganda ala Rusia yang dikenal sebagai 'firehose of the falsehood' disebut-sebut berada di balik kasus hoax Ratna Sarumpaet.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, membantah pihaknya memakai teknik itu. "Sama sekali enggak ada. Kita orang yang murni-murni saja, dan enggak biasa berbohong. Itu bisa diselidiki," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018.
Fadli mengatakan, pihaknya hanya memakai konsultan-konsultan politik dalam negeri. Dia menegaskan kubunya tidak memakai konsultan politik dari Rusia dan semacamnya. "Enggak ada. Setahu saya enggak ada. Kita pakai lokal-lokal saja," ujarnya menambahkan.
Fadli mengaku pihaknya yang paling dirugikan dalam kontroversi kebohongan Ratna ini. Fadli menyatakan kubu Prabowo Subianto sama sekali tidak diuntungkan dalam hal ini. "Ya sekarang analisa sendiri saja. Kami adalah yang dirugikan. Yang diuntungkan siapa?" kata Fadli.
Dia menjelaskan, polisi bisa melakukan penyelidikan menyeluruh dalam kasus ini. Termasuk mengungkap jika ada penyusupan dalam kubunya untuk menjatuhkan Prabowo. "Silahkan diselidiki. Kan Ratna Sarumpaet sudah ditangkap katanya. Interogasilah apa yang terjadi. Buka itu WA-nya segala macam. Kita siap dikonfrontasi kok," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, meminta agar Polri menyelidiki kasus Ratna tidak sebatas hanya telah terpenuhinya unsur-unsur pidana. Tetapi lebih jauh dari itu, dia berharap mereka menyelidiki kasus ini dalam spektrum lebih luas yakni ada tidaknya penerapan teknik propaganda ala Rusia yang dikenal sebagai 'firehose of the falsehood'.
"Teknik propaganda ini berciri khas melakukan kebohongan-kebohongan nyata guna membangun ketakutan publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan posisi politik, sekaligus menjatuhkan posisi politik lawannya, yang dilakukan lebih dari satu kali atau secara terus-menerus," kata Arsul melalui keterangannya, Jumat, 5 Oktober 2018. (mus)
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
