- VIVA/Muhammad A.R
VIVA – Identitas KTP-elektronik menjadi salah satu entry point untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang berkualitas dan berintegritas. Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri agar permasalahan KTP-el bisa segera dituntaskan.
“Jika masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman, silahkan dikumpulkan di satu tempat, nanti Dirjen Dukcapil datang untuk melakukan perekaman dan memberikan KTP-el pada waktu yang sama,” kata Sutriyono saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Plt. Geburnur Jambi, KPU Jambi, Bawaslu Jambi, dan Dinas Dukcapil di Jambi, Selasa 9 Oktober 2018.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, Kunspek Komisi II DPR RI ke Jambi ini guna memastikan sejauh mana tingkat perekaman KTP-el di Jambi. Pasalnya KTP-el ini juga mendukung Pemilu dapat berjalan baik. “Kami sengaja hadir untuk memastikan persiapan Pemilu, agar nantinya saat pelaksanaan betul betul terlaksana secara berkualitas dan berintegrasi,” harap legislator dapil Jawa Tengah itu.
Di tempat yang sama, Plt. Gubernur Jambi Fahrori Umar menyampaikan bahwa Provinsi Jambi telah siap 95 persen untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Bahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu untuk bekerja keras, bersinergi dan berintegritas, serta menjaga independen untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia.
“Dan tolok ukur Pemilu tahun 2019 adalah terjaganya aspek stabilitas nasional, meningkatnya kualitas demokrasi yang bermartabat, meningkatnya jumlah partisipasi pemilih, serta terpilihnya Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang berintegritas,” jelas Fahrori.
Ia juga menyampaikan, saat ini masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, yaitu perekaman KTP-el yang baru mencapai 93 persen. “Ada beberapa pekerjaan yang masih harus kita selesaikan, terutama tentang KTP-el masih sekitar 7 persen lagi yang harus diselesaikan diantaranya data KTP-el dari Suku Anak Dalam yang belum keseluruhan melakukan perekaman, dan kita akan terus berupaya untuk menyelesaikannya,” komitmen Fahrori. (dpr.go.id)
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
