- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid, menanggapi pembatalan kenaikan BBM premium. Dia berharap pemerintah tak sedang melakukan pencitraan terlebih saat ini sudah memasuki kampanye Pemilu 2019.
"Saya berharap itu bukan karena pencitraan karena menjelang Pemilu 2019. Tapi karena mempertimbangkan fakta tentang harga sesungguhnya premium kita itu berapa," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 11 Oktober 2018.
Ia menambahkan alasan pemerintah tak menaikkan premium karena daya beli masyarakat menurun akhirnya diakui juga oleh pemerintah. Bahkan, dolar di atas Rp15 ribu pun dianggap tak masalah.
"Apakah ini yang kemudian membuat Pak Sekjen PDIP agar meminta pihak Pak Prabowo tidak menggunakan isu ekonomi di dalam kompetisi atau kontestasi pilpres. Ini juga menjadi sangat jelas," kata Hidayat.
Menurutnya, pembatalan kenaikan BBM premiun menunjukkan koordinasi pemerintah sangat lemah. Akibatnya, malah memunculkan kegalauan di tingkat publik.
"Menteri menaikkan, pak presiden meminta menurunkan dalam jangka satu jam menandakan koordinasi yang sangat lemah di internal kabinet dan itu harusnya tidak terjadi," kata Hidayat.
Ia mempertanyakan kalau negara diurusi semacam ini maka akan menjadi bagaimana Indonesia ke depan. Pemerintah juga seharusnya menunjukkan empati dengan kondisi masyarakat yang terkena musibah gempa.
"Ini juga satu hal yang aneh, satu tahun yang lalu harganya dinaikkan dengan tidak mempertimbangkan kepada daya beli masyarakat. Tapi diturunkan karena daya beli masyarakatnya turun. Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik." (mus)
