- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA – Pemerintah menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, Rabu 10 Oktober kemarin. Keputusan itu disampaikan mendadak setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyampaikan konferensi pers kepada awak media soal BBM jenis premium akan dinaikkan mulai pukul 18.00 WIB kemarin.
Rencananya, kenaikan BBM premium di Jawa Madura dan Bali (Jamali) menjadi Rp7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp6.900. Hal itu disebut akan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan Pertamina.
Salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo menunda kenaikan tersebut adalah daya beli masyarakat.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasonional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi landasan pemerintah menunda kenaikan BBM jenis premium tersebut.
"Pertama, saya apresiasi presiden mengakui ada masalah dengan daya beli masyarat Indonesia dan selama pemerintahan beliau daya beli masyarakat tidak mengalami perbaikan. Jangan sampai rakyat yang sudah sulit semakin sulit dengan kenaikan BBM tersebut, meski hanya berselang 1 jam dari instruksi beliau kepada Menteri ESDM untuk mengumumkan kenaikan tersebut," kata Dahnil, Kamis 11 Oktober 2018
Dahnil berharap, di sisa waktu kepemimpinannya ini, Jokowi tidak membuat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat khususnya kalangan kurang mampu. Menurutnya, bukan kali ini saja Jokowi kurang koordinasi dengan para menterinya dalam menentukan kebijakan.
"Saya berharap Pak Jokowi sebagai presiden di waktu yang tersisa, tidak mengulangi terus menerus kepemimpinan yang miskin perencanaan dan koordinasi seperti yang beliau tunjukkan selama ini," ujarnya.
Pria yang juga merupakan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, apa yang diperlihatkan Jokowi berimbas ke para pembantunya dan menunjukkan buruknya koordinasi antara pimpinan dan lembaga di bawahnya.
"Dan dampaknya mempermalukan pemerintahan dan mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali," ujar Dahnil. (ren)
