VIVA – Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan merupakan upaya negara dalam memberikan landasan hukum untuk pengembangan dan penguatan bagi pesantren dan pendidikan agama. Sebab saat ini, pesantren masih dianggap sebagai lembaga informal.
“RUU ini diharapkan akan menjadi landasan hukum dalam langkah pemerintah untuk dapat berkontribusi lebih terhadap upaya pengembangan Dan penguatan pesantren,” ungkapnya usai Rapat Paripurna persetujuan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mengharapkan, pemerintah segera merespon hasil Rapat Paripurna tersebut. Caranya dengan menunjuk menteri yang akan terlibat dalam pembahasan RUU itu.
“Pemerintah dapat memberikan kotribusi lebih dengan hadirnya UU ini. Melihat peran pesantren sebagai bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. PDI-Perjuangan mendukung penuh pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," papar Diah.
Legilslator dapil Jawa Barat V itu juga mengatakan, PDI-Perjuangan akan mendukung penuh RUU ini untuk penguatan dan kemajuan pesantren. "Tentunya kami di Komisi VIII dari PDI-Perjuangan akan memberikan ruang untuk masukan dari berbagai kalangan untuk RUU ini,” ujar Diah.
Kemenag Berikan Bantuan untuk Pendidikan Islam dan Pesantren: Simak Syarat dan Ketentuannya
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag pada tahun anggaran 2024, memulai program pendidikan agama Islam dan bantuan pesantren.
