- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Aziz Syamsuddin, menjelaskan soal dana kelurahan merupakan usulan pemerintah. Pemerintah berencana akan mengefisiensikan dana desa Rp73 triliun untuk dana kelurahan Rp3triliun.
"Dana desa itu dari Rp73 triliun diefisiensikan, kemudian Rp3 triliunnya masuk ke sana, kelurahan. Tak ada porsi penambahan, tetapi pengefisiensi posting," kata Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Ia mengatakan dana desa banyak mendapatkan keluhan. Keluhannya mempertanyakan kenapa kelurahan tak mendapatkan dana bantuan pemerintah. "Makanya dari sisi pijakan, legal formal itu seperti apa ini juga yang lagi kita tunggu," kata Aziz.
Saat ditanya apakah dasar hukumnya akan dibuat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) soal dana desa, ia menilai dengan aturan yang berbeda. Sebab, dana desa berbeda dari dana kelurahan.
Ia menjelaskan dana kelurahan di antaranya diusulkan dari kotamadya. Sebab, ada kelurahan dan kepala nagari yang tak memiliki desa.
"Kemudian dari rapat diambillah suatu kebijakan ya itu efisiensi posting dana desa menuju dana kelurahan," kata Aziz.
Menurut Aziz, nantinya dana kelurahan bisa digunakan untuk pembangunan gorong-gorong hingga taman kota. Tapi ia mengalu tak tahu menahu secara rinci.
"Di RAPBN belum ada. Masuknya baru di postur. (Besarannya) Rp3 triliun. Kalau masalah rinciannya bukan tugas Banggar," kata Aziz.
Sebelumnya, selama ini pemerintah hanya menganggarkan dana desa yang mencapai puluhan triliun rupiah. Pada 2019, Presiden Joko Widodo juga menjanjikan dana kelurahan.
"Dan mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, ‘pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota’. Ya sudah tahun depan dapat," ujar Jokowi. (ase)
