- Fikri Halim
VIVA – Survei Populi Center tentang elektabilitas partai politik menjadi cambuk bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam survei tersebut, hanya lima partai yang mampu melewati ambang batas parliamentary threshold yang ditetapkan sebesar 4 persen, yaitu PDIP, Gerindra, PKB, Golkar dan Nasdem.
Sementara, partai lain seperti PPP diketahui masih berada di bawah ambang batas. Partai itu diprediksi berada di angka 2,7 persen.
Ketua DPP PPP, Lena Maryana Mukti, menilai survei tersebut menjadi cambuk bagi pihaknya untuk lebih bekerja keras. Ia menyebut waktu pemilihan legislatif masih sekitar 6 bulan lagi. Ia yakin survei itu tidak sepenuhnya menggambarkan suara rakyat.
"Hasil survei memang menjadi cambuk bagi kami, memang hasil survei itu meng-underestimate PPP," kata Lena dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Oktober 2018.
Ia kembali menegaskan bahwa partainya saat ini sudah lebih jauh bekerja keras ketimbang partai lain. Menurutnya survei dengan margin of error sebesar 2,53 persen itu belum menunjukkan hasil riil di lapangan.
"Survei ini memang menjadi cambuk bagi kami, tapi responden jangan hanya 1.000, dan upayakan lah margin of error-nya itu di bawah 1 persen," jelasnya.
Sebab, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa membentuk opini publik. Sejatinya, survei itu menurutnya harus bisa mengedukasi masyarakat bukan malah menakut-nakuti partai.
"Ini bisa jadi dua mata pisau, bisa menyemangati bisa menggerogoti, ini masih persepsi, bukan real count, bukan hitungan yang sesungguhnya. Lembaga survei tidak masuk dalam jantung partai, apakah partai berstrategi atau tidak," jelasnya.
Lena sendiri mengatakan, pihaknya sudah membidik perolehan sebanyak 65 kursi di DPR RI dalam pileg 2019 mendatang. Sebab sebelumnya, PPP juga pernah mendapatkan 65 kursi di parlemen.
"Kita sudah pernah dapat 65 kursi jadi (target ini) bukan tanpa dasar. Kalau 65 sulit kita kembali ke 2014, ada 58 kursi, itu existing. Harusnya memang partai itu bekerja tidak hanya sebelum kontestasi, tapi memelihara konstituen, dan membela kepentingan masyarakat bukan golongan," katanya.
