Wakil Ketua DPR Desak Kemenhub Segera Evaluasi Lion Air

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
Sumber :

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), segera melakukan evaluasi kepada maskapai penerbangan Lion Air, menyusul musibah jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan JT-610 di perairan Karawang, Jawa Barat.

Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

“Kami minta Perhubungan segera melakukan evaluasi kepada Lion Air. Kita wajib tahu apa penyebabnya,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 29 Oktober 2018.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menegaskan bahwa evaluasi oleh Kemenhub terhadap maskapai penerbangan berlogo Kepala Singa itu perlu dilakukan, karena keselamatan penerbangan tidak bisa ditawar-tawar.

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

“Sebenarnya ada apa sih? Kenapa lagi-lagi Lion Air yang makan korban, kenapa tidak bisa mencontoh sefti-nya pesawat Garuda,” ucap politisi dari PKS itu mengaku heran.

Selain itu, dirinya juga minta dalam rangka pembayaran asuransi korban agar cepat diselesaikan.“Percepatan pembayaran asuransi bagi korban harus diutamakan,” harap Anggota DPR RI asal dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.

DPR Sarankan Aturan Menag soal Toa Masjid Disesuaikan Kondisi Daerah

Di sisi lain, Fahri mengapresiasi upaya cepatnya pihak Basarnas menemukan titik koordinat jatuhnya pesawat. Kalau penyebab biar perhubungan yang mengungkap, dia hanya melihat dari sisi UU.

“Ini penting, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Lion Air harus menjelaskan ada apa dan kenapa, agar ke depannya Lion air tidak lagi seperti ini, apakah ada pelanggaran UU atau tidak. Ini penting untuk memastikan keselamatan penerbangan, itu nomor satu,” pungkas Fahri. (dpr.go.id)

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Anggota Komisi VI DPR RI

Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2022