Ketum Golkar Akui Jejak Kasus Hukum Kader Golkar Jadi Batu Sandungan
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Jelang Pemilu, Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk satu demi satu kepala daerah karena kasus korupsi.
Ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan, jejak kasus hukum di internal Golkar menjadi masa kelam untuk pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Bahkan, rekam jejak yang diakui menjadi beban itu, ditambah dengan terjaringnya kader Golkar yang juga sebagai Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi mega proyek Meikarta.
“Golkar masih mempunyai beban masa lampau, nah ini yang harus kita bersihkan dan tentu kita prihatin dengan kawan-kawan kita yang bermasalah hukum tapi kita harus mengeluarkan partai ini dari persoalan persoalan hukum dan kita harus membersihkan partai golkar (dari kasus hukum),” ujar Airlangga di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu 3 Nopember 2018.
Airlangga mengakui, rekam jejak hitam tersebut berdampak ke pemilih milenial yang secara terbuka mengkritisi Golkar. Selain itu, Golkar saat ini belum mempunyai kedekatan yang cukup dengan pemilih milenial.
“Tentu kita sudah masuk dalam era digital, era sosial media, era smartphone dan catatannya pemilih smartphone belum terlalu akrab dengan partai Golkar karena mereka masih mengkritisi,” ujarnya.
Kendati demikian, Airlangga mengklaim Golkar masih memiliki kekuatan lain untuk menyukseskan Pilpres dan Pileg 2019. Yaitu, basis pemilih di pedesaan yang masih loyal memilih Golkar dari zaman ke zaman.
“Ke depan, bahwa Golkar akan mempersiapkan secara baik, ini pertandingan maraton jaringan harus dibuat, kekuatan Golkar ada pada jaringan dan ini didorong basis Golkar yang kuat adalah pedesaan, nah program pedesaan ini harus kita jaga, mengejar suara milenial sama pentingnya dengan menjaga masyarakat di pedesaan karena itu pemilih loyal Golkar.” (mus)
