VIVA – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendapatkan keluhan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengingatkan, DBH merupakan hak daerah. Jika penyalurannya sampai tertunda, berpotensi memberikan dampak kepada keuangan daerah.
“Bagaimana daerah bisa membangun, jika DBH-nya ditunda salur, daerah juga punya tanggung jawab untuk pembangunan daerahnya,” kritisi legislator Partai Demokrat itu saat memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Plt. Gubernur Riau beserta jajaran, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (02/11/2018).
Terungkap pada pertemuan dengan Pemprov Riau itu, kondisi keuangan Riau mengalami goncangan dan defisit akibat tunda bayar tersebut, termasuk seluruh Kabupaten/Kota. Terutama daerah penghasil migas, merasakan dampak langsung dari tunda bayar yang dilakukan Kementerian Keuangan itu.
Menanggapi hal ini, Nasir mengatakan pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, SKK Migas dan pihak terkait lainnya. “Tentunya akan kita upayakan secepatnya, dan kita dorong bagaimana agar bisa tuntas juga tahun ini,” tegas Nasir.
Diakui Anggota Dewan Dapil Riau ini, masalah ini menjadi problem yang serius bagi Pemprov Riau. Dirinya juga berjanji akan segera memanggil Pemprov, Pemkab serta Pemkot di Riau untuk pembahasan terkait DBH ini, sehingga bisa didesak sesegera mungkin agar dicairkan oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, angka tunda salur yang dilakukan pemerintah pusat ke Pemprov Riau untuk triwulan keempat tahun 2017 mencapai Rp 2,7 triliun lebih untuk semua di Riau.
“Semua mengalami kesulitan, bahkan sempat ada yang merumahkan pegawai honor seperti di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Jadi kami meminta bantuan, agar masalah ini disampaikan dan diselesaikan,” harap Wan Thamrin.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
